Siswa di Tanimbar Antusias Lanjut Kuliah ke Universitas Padjadjaran Bandung

Siswa di Tanimbar Antusias Lanjut Kuliah ke Universitas Padjadjaran Bandung


Siswa di Tanimbar Antusias Lanjut Kuliah ke Universitas Padjadjaran Bandung

Posted: 30 Jan 2019 03:39 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Para siswa Kelas XII di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku sangat antusias untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas  Padjadjara (Unpad) Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Menurut Bella Shintya Kabalmay saat melakukan sosialisasi tentang Universitas yang menduduki urutan ke 3 paling banyak diminati pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun  2018 setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia itu.

"Mereka sangat antusias ingin mengetahui informasi lebih tentang Unpad," ujar Mahasiswa Semester II Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Geologi itu kepada Lelemuku.com pada Selasa (29/1).

Dalam kegiatan 'Padjadjaran Goes To School' yaitu program pertama dari Paguyuban Salawaku, persatuan Mahasiswa Unpad asal Malulu itu Bella memperkenalkan dan membagikan informasi tentang Unpad, diantaranya sejarah, jalur masuk,  fakultas dan jurusan, jalur beasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Sosial Media.

Kemudian diikuti dengan fasilitas yang terdapat di kampus dengan Akreditasi A Terbaik itu, seperti asmara atau pemondokan, lap center, fasilitas kesehatan, Unpad Training Center (UTC), Perpustakaan Umum dan e-Learning atau akses internet serta menyaksikan bersama video profil dari Unpad.

"Padjadjaran Goes To School adalah kegiatan dari Paguyuban Maluku, itu kami punya perkumpulan mahasiswa Maluku di Unpad, namanya Paguyuban Salawaku yang baru dibentuk Desember 2018 lalu. Kebetulan program pertamanya ini. Kami mempromosikan Unpad juga untuk anak-anak Maluku agar punya motivasi juga untuk kuliah di universitas negeri khususnya yang Unpad," jelas dia.

Putri dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Tanimbar, Rosias Kabalmay lulusan Sekolah  Menengah Atas (SMA) Negeri Siwalima Ambon itu pun berharap para siswa kelas XII di Bumi Duan Lolat itu dapat membantu para siswa untuk mempersiapkan diri menuju ke Perguruan Tinggi dengan mencari kemudahan-kemudahan melalui beberapa beasiswa dari Pemerintah maupun swasta yang didukung dengan nilai yang baik.

"Jangan acuh tak acuh untuk masa depan kita sendiri, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, pasang strategi sendiri. Sarannya mereka harus lebih banyak cari referensi, khususnya beasiswa Afirmasi 3T karena Tanimbar masuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar.  Baiknya langsung ke dinas pendidikan untuk tanya waktu registrasinya," harap mahasiswa yang pernah mewakili Provinsi Maluku di Forum Pelajar se-Indonesia ke 9 di Jakarta pada 2017 lalu itu. 

Beberapa sekolah yang menjadi tujuan bella menyampaian kegiatan Padjadjaran Goes To School adalah SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel) dan SMA Unggulan Saumlaki pada Selasa (29/1), diikuti SMA Budi Mulia pada Rabu (30/1) dan SMA Kristen Saumlaki pada Kamis (31/1). (Laura Sobuber)

Usaha Perlahan, Jokowi Minta Petani Udang Vaname Tidak Terburu-buru

Posted: 30 Jan 2019 03:05 PM PST

Usaha Perlahan, Jokowi Minta Petani Udang Vaname Tidak Terburu-buruCIKARANG, LELEMUKU.COM - Meski sudah mulai panen, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para petani udang vaname tidak terburu-buru memperluas usahanya. Hal ini, karena sebelumnya mereka sempat mengalami kegagalan saat awal menebarkan benih tahun 2017 lalu.

"Dulu perkiraan kita di Februari (2018) bisa panen, ternyata gagal. Nanti tanya ke petaninya. Gagal. Diulang lagi yang kedua, berhasil tapi baru 50 persen," kata Presiden Jokowi usai mengikuti panen raya udang vaname, di Desa Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1) pagi.

Menurut Presiden, kegagalan dan kemudian berhasil panen 50 persen itu merupakan proses pembelajaran untuk para petani, yang memang memerlukan proses seperti ini.

"Yang kedua hanya dapat dua ton. Yang ketiga ini diperkirakan nanti akan dapat kira-kira lima ton, ini sudah pada posisi yang normal. Ini kita harapkan. Kalau nanti ini sudah benar, karena memelihara udang vaname juga tidak mudah, lingkungan, suhu, kemudian oksigen, semua," ungkap Presiden.

Mengenai kegagalan pertama itu, menurut Presiden, karena ada virus. Namun saat ini, sudah mulai bisa dilihat kapan virus itu keluar, dan kapan tidak keluar.

Dari 80 hektar tambak yang diberikan kepada masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial, menurut Presiden, yang dicoba untuk budi daya udang vaname baru 10 hektar. Pemerintah memang tidak ingin tergesa-gesa karena masih belum dapat format yang betul, sementara di sisi lain ini menyangkut modal yang besar, menyangkut petani yang juga pinjam ke bank.

"Hati-hati, kita tidak boleh membiarkan petani rugi kemudian semuanya kapok enggak berani memelihara udang. Karena ini permintaan udang vaname ini gede sekali, untuk ekspor terutama," ujar Kepala Negara seraya menambahkan, permintaan udang untuk ekspor ke luar negeri sangat besar bahkan permintaan datang dari hampir semua negara.

Untung Rp120 Jutaan

Mengenai modal yang diperlukan dalam pembudidayaan udang vaname, Presiden Jokowi mengemukakan, untuk satu hektar kurang lebih Rp180 jutaan. Sementara kalau berhasil panen dapatnya kira-kira Rp310 juta-Rp320 juta.

"Artinya ada margin keuntungan sekali panen itu Rp120 jutaan kurang lebih. Ini kan duit gede banget," kata Presiden Jokowi.

Namun Presiden mengingatkan, untuk mencapai hal itu memerlukan proses kegagalan tadi. Tapi kalau orang sudah belajar dari proses kegagalan, itu yang paling penting.

Tampak mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Dirut PLN Sofyan Basyir. (Setkab)

KPU Ajak Pemilih Jaga Hak Pilih pada Pemilu 2019

Posted: 30 Jan 2019 02:31 PM PST

KPU Ajak Pemilih Jaga Hak Pilih pada Pemilu 2019JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemilu 2019 tinggal menghitung minggu, masyarakat sebagai pemilih perlu menjaga hak pilihnya, meningkatkan pemahaman terkait tata cara dan mekanisme pemberian hak suara hingga hal-hal baru yang akan ditemui di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pesan ini disampaikan Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI, Supriatna saat memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di acara KPU Goes to Campus (KGTC) di Cilandak Jakarta, Rabu, (30/1/2019).

Terkait pesan menjaga hak pilih, Supriatna mengajak praja menjadi pemilih berdaulat dengan tidak menyia-nyiakan hak pilih yang dimilikinya. Berdaulat menurut dia juga menggunakan hak pilih tanpa adanya paksaan dari siapapun. "Pemilu ini proses berdaulat, masyarakat memilih pemimpin secara luber dan jurdil," kata Supriatna.

Terkait tidak menyia-nyiakan hak pilih, Supriatna juga meminta agar para praja yang tengah menimba ilmu diperantauan tetap menggunakan hak pilihnya di TPS sekitar asrama. Pindah memilih bisa dilakukan praja dengan aktif mengurus surat pindah memilih di Kantor KPU kabupaten/kota atau PPS tujuan.

Adapun terkait meningkatkan pemahaman tata cara dan mekanisme pemberian hak suara, Supriatna mengingatkan bahwa Pemilu 17 April 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Dengan lima jenis surat suara. Banyaknya jumlah surat suara yang akan diterima di pemilu kali ini yang disebut Supriatna sebagai hal baru bagi pemilih di TPS nanti.

Rektor IPDN, Murtir Jeddawi diawal sambutannya mengingatkan kepada para praja bahwa berpartisipasi dalam pemilu sama saja mengaplikasikan tanggungjawab moral, politis dan hukum disebuah negara demokrasi. Disebuah negara hukum, pemilu adalah perwujudan dari kesetaraan, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama menentukan pemimpinnya. "Oleh karena itu kalau kita ingin negara kita berkelanjutan tanpa ada cacat maka salah satu unsurnya pemilu," ucap Murtir.

Murtir secara khusus juga mengapresiasi tema diskusi KGTC "Ada Apa Dengan Pemilu 2019" yang menurutnya perlu disampaikan kepada para pemilih mula. Pemilu menurut dia jangan dipersepsikan sebagai sebuah pesta yang diartikan negatif tapi sebuah pondasi untuk membangun negeri. "Kita tidak ingin pesta hura-hura. Mengapa (tema) ini menarik, karena mereka yang mendapat mandat punya power, yang jika tidak diawasi berpotensi disalahgunakan," ungkap Murtir.

Sementara itu disela diskusi, Kabag Partisipasi Masyarakat KPU RI, Titik Prihati Wahyuningsih menyempatkan diri menyosialisasikan lima jenis surat suara yang akan digunakan pemilih di TPS. Satu per satu surat suara dijelaskan, mulai dari surat suara pemilihan presiden berwarna abu-abu. Dilanjutkan dengan surat suara DPR berwarna kuning, surat suara DPD berwarna merah, surat suara DPRD provinsi berwarna biru dan DPRD kabupaten/kota berwarna hijau. "Boleh dicoblos digambar, nomor atau lambang partainya," tutur Titik. (HumasKPU)

Tingkat Kematian Migran yang Seberangi Laut Mediterania Meningkat

Posted: 30 Jan 2019 02:26 PM PST

Tingkat Kematian Migran yang Seberangi Laut Mediterania MeningkatWASHINGTON, LELEMUKU.COM - Pejabat tertinggi PBB urusan pengungsi mengatakan, rata-rata enam migran tewas setiap hari sewaktu berusaha menyeberangi Laut Tengah atau Laut Mediterania tahun lalu.

Komisioner Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi mengatakan, jumlah itu menunjukkan adanya perubahan signifikan tingkat kematian akibat tindakan beresiko itu.

Grandi mengatakan, "Tingkat kematian itu seharusnya membuat semua negara Eropa merenungkan persoalan ini secara mendalam." Menurut Grandi, sungguh sebuah catatan yang dramatis bila benua Eropa dengan segala kekuasaan, uang, teknologi dan lain-lain membiarkan orang-orang mati di Laut Tengah pada tingkat kematian enam orang per hari.

Sebuah laporan baru UNHCR mengatakan, sementara jumlah orang yang melintasi laut untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di Eropa menurun, tingkat kematian saat menyeberangi Laut Tengah meningkat.

UNHCR mencatat, jumlah migran yang tewas saat berusaha melintasi laut untuk memasuki Eropa melalui Spanyol tahun lalu mencapai 777 orang, hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya, yang hanya 202 orang. (VOA)

China, Rusia Teratas dalam Daftar Ancaman Keamanan Para Direktur Intelijen

Posted: 30 Jan 2019 02:13 PM PST

China, Rusia Teratas dalam Daftar Ancaman Keamanan Para Direktur IntelijenWASHINGTON, LELEMUKU.COM - Para kepala intelijen Amerika memperingatkan tentang serangkaian ancaman keamanan yang dihadapi Amerika Serikat di seluruh dunia. Di antara kesimpulan yang diungkapkan pada sidang di Senat hari Selasa (29/1), Korea Utara tidak mungkin akan sepenuhnya menyerahkan semua cadangan nuklirnya dan Iran secara teknis mematuhi kesepakatan nuklir 2015.

Kedua poin itu bertentangan dengan prinsip utama kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Michael Bowman dari VOA melaporkan dari Gedung Kongres di mana para senator dari kedua pihak mencatat peringatan-peringatan tegas yang terkandung dalam Worldwide Threat Assessment ("Evaluasi Ancaman di Seluruh Dunia") komunitas intelijen Amerika.

Kepala intelijen Amerika melukiskan gambaran serius tentang tantangan keamanan di seluruh dunia, dan menyebutnya "toxic mix" atau kombinasi yang sangat berbahaya.

Dan Coats, Direktur Intelijen Nasional mengatakan, "Skala dan ruang lingkup berbagai ancaman yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan langsung kita di seluruh dunia kemungkinan akan meningkat tahun ini. Kini semakin menjadi tantangan untuk memprioritaskan ancaman mana yang paling penting."

China dan Rusia menempati posisi teratas dalam daftar itu. "Tindakan China mencerminkan strategi jangka panjang untuk mencapai keunggulan global. Sementara Kremlin meningkatkan kampanyenya untuk memecah belah lembaga-lembaga politik dan keamanan Barat dan merusak tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua."

Para senator melihat adanya ancaman gabungan. Angus King, Senator Independen yang duduk dalam komisi intelijen berkomentar, "Jika kedua negara itu mulai bekerja bersama secara sistematis, maka hal itu bisa menjadi masalah besar bagi kita."

Sementara Presiden Donald Trump mempersiapkan pertemuan lagi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, para senator ingin mengetahui sejauh mana komitmen Pyongyang terhadap denuklirisasi.

Letnan Jenderal Robert Ashley, Direktur Badan Intelijen Pertahanan mengatakan,"Masih ada kapasitas militer substansial yang dimiliki oleh Kim Jong Un. Tujuh puluh persen pasukannya ada di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ). Jadi kemampuan dan ancaman yang ada setahun lalu masih ada."

Adapun mengenai kepatuhan Iran dengan perjanjian nuklir internasional yang disebut cacat oleh Presiden Trump dan karenanya Amerika menarik diri, Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Gina Haspel mengatakan, "Secara teknis, Iran patuh, tetapi kita melihat para pejabat Iran berdebat di antara mereka sendiri karena mereka gagal mewujudkan manfaat ekonomi yang mereka harapkan dari kesepakatan nuklir itu."

Direktur CIA itu melanjutkan dengan melukiskan gambaran rumit tentang ISIS di Suriah, di mana Presiden Trump telahmengumumkan penarikan pasukan Amerika.

"Mereka masih berbahaya dan mereka adalah kelompok teroris Sunni terbesar, dan mereka masih memimpin ribuan pengikut di Irak dan Suriah," jelasnya.

Dalam perebutan kekuasaan di Venezuela yang kini sedang berlangsung di mana Washington mendukung oposisi daripada pemimpin sosialis negara itu, senator Republik dari Floridamengajukan pertanyaan tajam.

"Bukankah demi kepentingan nasional Amerika Serikat bahwa rezim Nicholas Maduro jatuh dan digantikan oleh pemerintahan yang demokratis dan lebih bertanggung jawab?," kataSenator Marco Rubio.

Dan Coats, Direktur Intelijen Nasional, memberikan jawabannya. "Ini adalah situasi yang sangat cair yang saya kira, semoga akan berhasil diselesaikan dengan dukungan rakyat Venezuela."

Menanggapi hal itu, Senator Angus King dari negara bagian Maine memperingatkan keterlibatan Amerika dalam upaya perubahan rezim di Venezuela, yang disebutnya sebagai – dalam kata-katanya – "sebuah lereng yang licin" atau tindakan yang bisa mengarah pada bencana atau keadaan yang tidak dapat diterima. (VOA)

KPU Rilis Nama 49 Caleg Berlatar Belakang Mantan Terpidana Korupsi

Posted: 30 Jan 2019 12:50 PM PST

KPU 49 Calon Legislatif Berlatar Belakang Mantan Terpidana KorupsiJAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan nama-nama calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlatar belakang mantan terpidana korupsi, Rabu (30/1) malam.

Total ada 49 caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi yang disampaikan ke publik, terdiri dari 9 orang maju sebagai calon DPD, 16 orang maju sebagai calon DPRD Provinsi serta 24 orang maju sebagai calon DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan rincian untuk 9 anggota DPD yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi tersebar di 7 provinsi atau daerah pemilihan, antara lain Aceh (1 orang), Sumatera Utara (1 orang), Bangka Belitung (1 orang), Sumatera Selatan (1 orang), Kalimantan Tengah (1 orang), Sulawesi Tenggara (3 orang) dan Sulawesi Utara (1 orang).

Adapun rincian untuk 40 caleg dari partai politik tersebar di 12 partai antara lain, Partai Gerindra (6 orang), PDI Perjuangan (1 orang), Partai Golkar (8 orang), Partai Garuda (2 orang), Partai Berkarya (4 orang), PKS (1 orang), Partai Perindo (2 orang), PAN (4 orang), Partai Hanura (5 orang), Partai Demokrat (4 orang), PBB (1 orang) serta PKP Indonesia (2 orang).

"Jadi untuk DPR RI tidak ada (caleg mantan terpidana korupsi). Dan dari 16 partai politik nasional tercatat ada 12 partai politik yang ada mantan terpidana, sementara 4 partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota," jelas Ketua KPU RI, Arief Budiman di Media Center KPU RI semalam.

Sebelumnya Anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan latar belakang diumumkannya status caleg mantan terpidana korupsi kepada masyarakat. Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan caleg dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Pada kesempatan itu Ilham juga menyebutkan satu persatu partai politik beserta jumlah caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsinya serta caleg DPD berikut daerah pemilihan dan jumlahnya.

"Jadi ada 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD kab/kota dan 9 caleg DPD. Sehingga total ada 49 yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi," tutur Ilham. (HumasKPU)

Vanessa Angel Jadi Tersangka Pelanggaran UU ITE

Posted: 30 Jan 2019 12:15 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah  (Polda) Jawa Timur secara resmi mengumumkan mengenai penahanan terhadap Vanessa Angel sebagai tersangka kasus pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 1 mengenai keikutsertaannya dalam jaringan prostitusi online.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa pihak Kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap yang bersangkutan.

"Terhitung 30 Januari 2019 VA (Vanessa Angel) yang kita panggil hari ini sebagai tersangka resmi dilakukan penahanan," jelas Kabid Humas Polda Jatim saat dikonfirmasi di Mapolda Jatim, Rabu (30/1).

Selain itu, Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa Vanessa dikenakan pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas 5 tahun.

"Adapun alasan subjektif dari penyidik yaitu satu yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri kemudian mengulangi perbuatannya. Terangkum di dalam nantinya di dalam surat perintah penahanan itu," tutup Kombes Pol Frans Barung Mangera. (HumasPoldaJatim)

Jokowi Beberkan 60 Jabatan Baru untuk Perwira Tinggi

Posted: 30 Jan 2019 12:14 PM PST

Jokowi Beberkan 60 Jabatan Baru untuk Perwira TinggiJAKARTA, LELEMUKU.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya 60 jabatan baru untuk perwira tinggi (Pati), dengan pangkat bintang satu sampai bintang tiga. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1) siang,

"Tadi saya sampaikan mengenai restrukturisasi di TNI. Jadi akan ada jabatan untuk pati baru sebanyak 60an yang nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke atas ke jabatan bintang. Ada 60 jabatan bintang baik satu, dua, dan tiga," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, restrukturisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62/2016 tentang Susunan Organisasi TNI. Dalam Perpres ini sudah disebutkan jabatan-jabatan, seperti Komandan Korem, dimana Korem tipe B akan dinaikkan menjadi Korem tipe A.

"Itu sebanyak 21 komandan korem. Sehingga otomatis mereka akan dinaikkan menjadi bintang satu dan akhirnya dibawahnya akan ada jabatan kolonel yang harus dari letkol menjadi kolonel," kata Panglima TNI.

Yang kedua, lanjut Panglima TNI,  juga ada perubahan kepangkatan untuk Asisten Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), yang saat ini masih Kolonel sementara Panglimanya sudah bintang tiga, akan dinaikkan menjadi bintang satu, sementara Inspektorad Kostrad akan dinaikkan menjadi bintang dua.

Kemudian berikutnya, menurut Panglima TNI, juga ada organisasi baru di dalam TNI, yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), yang berada berada di bawah koordinasi langsung panglima TNI yang bertugas menjaga pangkalan terintegrasi seperti Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak.

"Kogabwilhan dipimpin bintang tiga. Dan wakilnya bintang dua. Lalu asisten ada enam, bintang satu. Otomatis menarik kolonel juga di bawah. Itu baru TNI AD (Angkatan Darat)," ungkap Pangllima TNI.

Di TNI AL juga ada peningkatan kelas, seperti misalnya di Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) dan bagian material dan sebagainya yang kurang lebih ada 8. Sehingga total bisa menarik kolonel itu dari 60 ruang kurang lebih sampai 160 kolonel nanti akan ditarik, jabatan baru.

Tetap Jaga Piramida

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, restrukturisasi TNI akan tetap menjaga piramida struktural, termasuk terhadap kemungkinan penambahan jabatan fungsional tetap akan mempertahankan piramida itu.

"Kita akan tambah jabatan fungsional supaya menjaga piramida itu. Contohnya adalah perwira tinggi ahli bidang hubungan internasional, hankam, sosial, itu akan kita bisa tambah juga di situ. Itu yang dikatakan presiden menjadi 80. Tapi strukturnya kurang lebih tadi 60," ujar Panglima TNI.

Dengan penambahan jabatan itu, Panglima TNI berharap akan bisa menyerap pati-pati yang sebelumnya dikabarkan banyak nonjob. (Setkab)

Jokowi Bersama Petambak Perhutanan Sosial Panen Udang di Muara Gembong

Posted: 30 Jan 2019 11:46 AM PST

 Jokowi Bersama Petambak Perhutanan Sosial Panen Udang di Muara GembongPANTAI BAKTI, LELEMUKU.COM - Sebuah jala tangkap tampak ditebar oleh Presiden Joko Widodo yang dibantu oleh petambak di tambak udang. Tampak tumpukan udang pun memenuhi jala sesaat setelah diangkat. Pagi itu, Presiden bersama para penambak memang tengah melakukan panen raya udang Vaname di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/1).

Udang yang berhasil ditangkap itu kemudian dituangkan ke dalam wadah yang disiapkan. Beberapa di antaranya berceceran hingga ke luar wadah. Presiden kemudian mencoba mengambil udang yang tercecer. Namun, saat memegang salah satunya, jari Presiden tampak terluka.

"Kepatil udang," kata Presiden.

Lokasi panen raya udang vaname yang dikunjungi Presiden ini merupakan lokasi pengelolaan melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Lokasi IPHPS di desa tersebut dikembangkan sebagai lokasi pengelolaan kawasan mangrove yang dibarengi dengan usaha tambak oleh masyarakat setempat yang diberikan akses oleh pemerintah untuk mengelola.

Di lokasi tersebut, sebelumnya pada 1 November 2017, Presiden menyerahkan surat keputusan yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk dapat diakses oleh petani dan petambak. Salah satunya adalah SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada kelompok tani Mina Bakti seluas 80,9 hektare bagi 38 kepala keluarga.

"Ini kita dulu tebar benih memulai memperbaiki lingkungan di sini itu November (2017). Dulu pikiran kita di Februari bisa panen, ternyata gagal. Diulang lagi, berhasil tapi baru 50 persen. Ini proses pembelajaran untuk para petani memang memerlukan proses seperti ini," ujar Presiden.

Pada panen raya ini, para petambak diperkirakan akan memanen udang Vaname atau udang yang juga biasa disebut sebagai udang kaki putih sesuai dengan yang diharapkan.

"Nanti akan dapat kira-kira 5 ton. Itu sudah pada posisi yang normal. Ini yang kita harapkan," tuturnya.

Upaya yang dilakukan oleh kelompok tani Mina Bakti tersebut disebut Presiden sebagai sebuah contoh konkret pemanfaatan perhutanan sosial yang diberikan pemerintah. Meski sempat menuai kegagalan di awal proses, perlahan para petambak mampu berproses dan menghasilkan dalam jumlah yang besar.

Hasil tambak tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Bukan tak mungkin, permintaan ekspor juga akan dipenuhi mengingat tingginya permintaan banyak negara. Hasil tambak sebagai pemanfaatan Program Perhutanan Sosial ini juga mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit.

"Jadi ini untuk 1 hektare biayanya kurang lebih Rp180 juta. Kemudian tadi dihitung kalau panen dapatnya kira-kira Rp310-320 juta. Artinya ada margin keuntungan sekali panen itu Rp120 jutaan kurang lebih," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Mengutip siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akses kelola Perhutanan Sosial ini memberikan ruang kelola bagi tiap petambak kurang lebih 2 hektare lahan pengelolaan. Pemanfaatan lahan tambak juga dilakukan dengan merevitalisasi tambak udang di Muara Gembong dengan cara membuat 2 kolam budidaya masing-masing seluas 4.000 meter persegi, 1 kolam mangrove 6.000 meter persegi, dan membangun jalan, tanggul, serta infrastruktur pendukung tambak lainnya.

Berdasarkan hasil panen percobaan udang Vaname pada tanggal 22 Juli 2018 di lokasi yang sama menghasilkan 4,35 ton per hektare dengan harga @Rp 73.000/Kg. (Setpres)

Jokowi Hadiri Panen Raya Udang di Muara Gembong Bekasi

Posted: 30 Jan 2019 11:39 AM PST

CIKARANG, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat guna melakukan kunjungan kerja. Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU pada Rabu, (30/1) pukul 08.00 WIB.

Tiba di Helipad Lapangan Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi pada pukul 08.25 WIB, Presiden langsung menuju lokasi tambak udang untuk melakukan panen raya udang vaname program perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Mina Bakti.

Untuk diketahui, pada 1 November 2017, Presiden menyerahkan surat keputusan yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk dapat diakses oleh petani dan petambak. Salah satunya adalah SK ijin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 Ha bagi 38 KK.

Selesai panen raya, Presiden meninjau Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di halaman Madrasah Nurul Qomar, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau penyambungan listrik gratis untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Ada empat rumah warga yang secara simbolis akan disambungkan listriknya oleh Presiden.

Usai acara tersebut, Presiden akan menuju ke Helipad Lapangan Desa Pantai Mekar untuk selanjutnya lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Bekasi ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (Setpres)

Berkas Perkara Ratna Sarumpaet Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta

Posted: 30 Jan 2019 11:13 AM PST

Berkas Perkara Ratna Sarumpaet Dilimpahkan ke Kejati DKI JakartaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Polda Metro Jaya akan melimpahkan tersangka Hoax Penganiayaan yaitu Ratna Sarumpaet (RA) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (31/1).

Kasubdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Jerry R. Siagian, S.I.K., menerangkan bahwa Tim Penyidik telah menuntaskan seluruh berkas pemeriksaan serta melengkapi alat buktinya.

"Berkas perkara RS sudah P21. Kita menuju tahap 2 untuk pelimpahan tersangka RS rencananya besok ya," terang Kasubdit Jatanras.

Polda Metro Jaya telah memperpanjang masa penahanan RS. Selain itu, permintaan Jaksa untuk memeriksa beberapa saksi termasuk Rocky Gerung telah dilakukan.

"Polisi telah melakukan tugasnya secara profesional, dalam hal ini penyidikan atas kasus hoax penganiayaan tersebut. Meski beberapa kali berkas tersebut balik ke Polda Metro dari Kejaksaan, namun akhirnya bisa terpenuhi dan dilengkapi," jelas Perwira Menengah Polda Metro Jaya tersebut. (HumasPoldaMetro)

Inilah Nama 49 Caleg Berlatar Belakang Mantan Terpidana Korupsi

Posted: 30 Jan 2019 10:30 AM PST

Inilah Nama 49 Caleg Berlatar Belakang Mantan Terpidana KorupsiJAKARTA, LELEMUKU.COM -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi mengumumkan 49 nama calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlatar belakang mantan terpidana korupsi, Rabu (30/1) malam.

Total ada 49 caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi yang disampaikan ke publik, terdiri dari 9 orang maju sebagai calon DPD, 16 orang maju sebagai calon DPRD Provinsi serta 24 orang maju sebagai calon DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan rincian untuk 9 anggota DPD yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi tersebar di 7 provinsi atau daerah pemilihan, antara lain Aceh (1 orang), Sumatera Utara (1 orang), Bangka Belitung (1 orang), Sumatera Selatan (1 orang), Kalimantan Tengah (1 orang), Sulawesi Tenggara (3 orang) dan Sulawesi Utara (1 orang).

Adapun rincian untuk 40 caleg dari partai politik tersebar di 12 partai antara lain, Partai Gerindra (6 orang), PDI Perjuangan (1 orang), Partai Golkar (8 orang), Partai Garuda (2 orang), Partai Berkarya (4 orang), PKS (1 orang), Partai Perindo (2 orang), PAN (4 orang), Partai Hanura (5 orang), Partai Demokrat (4 orang), PBB (1 orang) serta PKP Indonesia (2 orang).

Berikut adalah nama-nama caleg tersebut berdasarkan partai pengusungnya;

Partai Golkar; Hamid Usman, S.E., M.H pada DPRD Povinsi Maluku Utara (3/No.1); Desy Yusandi, S.E pada DPRD Provinsi Banten (6/No.4); H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si pada DPRD Provinsi Banten (9/No.5); Petrus Nauw, SH pada DPRD Provinsi Papua Barat (2/No.12); Heri Baelanu, KA pada DPRD Kabupaten Pandeglang (1/No.9);Dede Widarso pada DPRD Kabupaten Pandeglang (5/No.8); Saiful T. Lami, M.Si pada DPRD Kabupaten Tojo Una Una (1/No.12); Edy Muklison, S.Sos pada DPRD Kabupaten Blitar (4/No.1).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Moh Taufik pada DPRD Provinsi DKI Jakarta (3/No.1); Herry Jones Johny Kereh, SE.Ak., MM pada DPRD Provinsi Sulawesi Utara (1/No.2); dr. Husen Kausaha, M.Kes pada DPRD Provinsi Maluku Utara (4/No.2); Ferizal, S.IP pada DPRD Kabupatem Belitung Timur (1/No.4); Mirhammuddin pada DPRD Kabupaten Belitung Timur (2/No.1); Hi. Al Hajar Syahyan, SH., MH pada DPRD Kabupaten Tanggamus (4/No.1)

Partai Berkarya; Mieke L. Nangka, SH pada DPRD Provinsi Sulawesi Utara (2/No.4); Drs. Hi. Arief Armain, M.Si pada DPRD Provinsi Maluku Utara (4/No.1); Yohanes Marinus Kota, SE pada DPRD Kabupaten Ende (1/No.1); Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang pada DPRD Kabupaten Bulukumba (3/No.9).

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Welhelmus Tahalele, S.E. pada DPRD Provinsi Maluku Utara (3/No.2); H. Mudasir, S.H., M.H. pada DPRD Provinsi Jawa Tengah (4/No.1); Akhmad Ibrahim, S.T. pada DPRD Provinsi Maluku Utara (3/No.5); Y H.M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. pada DPRD Kabupaten Blora (3/No.1); Moh. Nur Hasan, SH., MH. pada DPRD Kabupaten Rembang (4/No.1)

Partai Amanat Nasional (PAN), H. Abdul Fattah, S.H pada DPRD Provinsi Jambi (2/No.1); Masri pada DPRD Kabupaten Belitung Timur (1/No.2); Muhammad Afrizal pada DPRD Kabupaten Lingga (3/No.1); Drs. H. Bahri Syamsu Arief pada DPRD Kota Cilegon (2/No.1).

Partai Demokrat; Jones Khan, S.Sos pada DPRD Kota Pagar Alam (3/No.1); Jhony Husban, ST, MM. pada DPRD Kota Cilegon (1/No.4); Syamsudin pada DPRD Kabupaten Lombok Tengah (5/No.6); Darmawati Dareho, SH pada DPRD Kota Manado (4/No.1).

Partai Garuda; Ariston Moho pada DPRD Kabupaten Nias Selatan (1/No.3); Yulius Dakhi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan (1/No.1).

Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Drs. Smuel Buntuang pada DPRD Provinsi Gorontalo (6/ No.1); Zulfkri, ST pada DPRD Kota Pagar Alam (2/No.1).

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); Joni Kornelius Tondok, ST.,MM pada DPRD Kabupaten Toraja Utara (4/ No.1); Drs. Mathius Tungka pada DPRD Kabupaten Poso (3/No.2).

Selanjut 3 partai dengan masing-masing 1 caleg diantaranya; Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM pada DPRD Provinsi Papua Barat Papua Barat  (2/No.12) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan; Maksum DG Mannassa pada DPRD Kabupaten Mamuju (2/ No.2) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Nasrullah Hamka, S.E pada DPRD Provinsi Jambi (1/No.10).

Selanjutnya, 9 calon dari DPD RI diantaranya; Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si pada DPD Provinsi Aceh (No.21); Drs. H. Abdillah, Ak pada DPD Provinsi Sumatera Utara (No.39); Hamzah pada DPD Provinsi Bangka Belitung (No.35); Ir. Hj. Lucianty, S.E. pada DPD Provinsi Sumatera Selatan (No.41); Ririn Rosyana, S.H. pada DPD Provinsi Kalimantan Tengah (No.41); DR. La Ode Bariun, S.H.,M.H pada DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (No.68); Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si. pada DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (No.69); Ir. A. Yani Muluk, M.Si pada DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (No.67); Syachrial Kui Damopolii, S.Sos. pada DPD Provinsi Sulawesi Utara (No.40). (Albert Batlayeri)





Jajal Nasi Gundul Romantis, Sandiaga Uno ke Pati Kidul

Posted: 30 Jan 2019 09:26 AM PST

Jajal Nasi Gundul Romantis, Sandiaga Uno ke Pati KidulPATI, LELEMUKU.COM - Usai menunaikan sholat Isya di Mesjid Agung di Jalan Jendera Sudirman, Pati Kidul, Jawa Tengah, Sandiaga Salahuddin uno menjajal makanan khas daerah itu, Nasi Gandul Romantis Pak Sardi.

 Tiba pukul 20:00 WIB, Selasa (29/1), masih  mengenakan baju koko, celana berwarna cokelat dan peci hitam, calon wakil presiden nomor urut 02 ini sudah  disambut simpatisannya yang ingin berswafoto atau ingin melihat lebih dekat eks wakil gubernur DKI ini.

Sandi yang ditemani ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wachid memesan nasi Gandul dengan paru, daging dan lidah. Daging itu digunting dan diletakkan di piring  beralas daun pisang lalu diberi kuah santan. Makannya menggunakan daun pisang  yang  ditekuk menjadi sendok atau disebut suru.

"Ini enak banget. Pas untuk makan malam di Pati, nasinya gurih, dagingnya lembut. Pastinya nasi gandul bikin ketagihan, kuahnya bikin tambah selera untuk terus makan. Saya campur tadi dengan tempe., rasanya makin rame dan  tambah nikmat," kata calon wakil presiden nomor urut 02 itu.

Menurut Sandi, dia jarang sekali melihat Nasi Gandul di Jakarta  khas pati ini.  "Ini merupakan tugas kita untuk memperkenalkan kekayaan kuliner ini ke Indonesia, bahkan internasional. Kuliner punya daya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata, khususnya untuk warga Pati," terang Sandi.

Sandi melahap abis sajian nasi gandul. Pak Ardi, bahkan menawarkan Sandi untuk tambah. Sandi menggeleng karena merasa sudah kenyang.

Sebelum beranjak pergi untuk istirahat, Sardi mendokan Sandi agar terkabul keinginannya untuk menjadi wakil presiden tahun 2019 – 2024. "Semoga terwujud pak," kata Pak Sardi dan diamini para tamu rumah makan itu. (BPN)

Sandiaga Uno Bertemu Pengurus dan Nasabah BMT Yaumi Mas di Pati

Posted: 30 Jan 2019 09:23 AM PST

Sandiaga Uno Bertemu Pengurus dan Nasabah BMT Yaumi Mas di PatiPATI, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno melakukan dialog dengan pengurus dan nasabah BMT Yaumi Mas yang punya Nasabah sebanyak 50 ribu orang dengan 25 cabang se-Jawa Tengah.

Selain mendeklarasikan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Presiden dan wakil presiden nomor urut 02, BMT Yaumi Mas juga membukakan rekening buat eks wakil gubernur DKI ini dengan nilai Rp 678910.

Sebelum berdialog Sandi menjalankan sholat Dhuha di Masjid At-Taqwa Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No.16, Pati Wetan/Dosoman, Pati Wetan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (30/1/2019), hanya berjarak  50 meter dari lokasi.

Ia mengatakan Sholat Dhuha bisa mendorong umat untuk bekerja keras lagi dalam mendulang rejeki

"Saya merasakan bagaimana ketika di PHK dan tidak punya pekerjaan sama sekali saat krisis tahun 1998. Tapi dengan kerja keras dan memdekatkan diri kepada Allah SWT, Ahamdulillah yang semula punya tiga karyawan, berkembang menjadi 30 ribu karyawan," jelas Sandi.

Menurut Sandi, sudah saatnya umat menjalankan jihad ekonomi. "Saya berharap di Pati ini akan lahir entrepreneur-emtrepreneur baru, BMT-BMT baru yang bisa meningkatkan ekonomi umat yang mandiri dalam bidang ekonomi," terang Sandi.

Sandi  tidak hanya menyapa tamu dialog tapi juga masyarakat di kawasan tersebut yang antusias menyambutnya. Mereka berebut bersalaman, swafoto atau sekadar menyapa. (BPN)

Kabupaten Kepulauan Tanimbar Resmi Gantikan Maluku Tenggara Barat

Posted: 30 Jan 2019 08:39 AM PST

Kabupaten Kepulauan Tanimbar Resmi Gantikan Maluku Tenggara Barat
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal ini disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang "Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar DI Provinsi Maluku" tertanggal 23 Januari 2019.dan diundangkan pada 28 Januari 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly.

Menurut Presiden Jokowi, perubahan ini diilakukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, sejarah, budaya, adat istiadat, sosial serta aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemda dan DPRD Kepulauan Tanimbar diperintahkan untuk melakukan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sedangkan terkait perubahan nama pada instansi vertikal serta instansi di Pemprov Maluku, dikatakan akan menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga dan gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Dalam PP no 2 tahun 2019 itu juga menyatakan terkait pendanaan untuk perubahan nama, Jokowi menyatakan akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Albert Batlayeri)

Ali Baal Masdar Terima Kunjungan Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN

Posted: 30 Jan 2019 07:22 AM PST

Ali Baal Masdar Terima Kunjungan Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBNMAMASA, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menerima kunjungan Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Pusat Prof. Muh. Rizal Martua Damanik di ruang kerjanya, Kamis (24/1)

Kedatangan Prof. Muh. Rizal Martua Damanik yang didmpingi Kepala BKKBN Sulbar Andi Rita Maryani, dalam rangka membicarakan program BKKBN di Sulbar, yang mencakup pengembangan pembangunan kependudukan, seperti menekan angka kelahiran, pernikahan usia dini anak, stunting dan penguatan pembentukan Kampung KB.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyatakan, sangat mendukung dan mengapresiasi berbagai program BKKBN yang dilaksanakan Sulbar.

"Saya mengapresiasi adanya program BKKBN di Sulbar, sebab saya melihat hingga saat ini, pelaksanaannya sudah sangat bagus"tutur Ali Baal

Menyinggung pengembangan pembangunan kependudukan, Ali Baal, menegaskan, hal tersebut bukan hanya tanggungjawab BKKBN, namun merupakan tanggung jawab bersama.

Olehnya itu, Ali Baal menekankan, perlu kerjasama yang baik dalam menjalankan program yang memiliki saling keterkaitan antara yang ada di Pemprov dengan BKKB "amembangun kependudukan tanggungjawab bersama, mari kerja keroyokan, agar berjalan dengan baik" harap Ali Baal Masih kata Ali Baal, salah satu upaya Pemprov Sulbar dalam pengembangan pembangunan kependudukan di Sulbar adalah dengan membuat program strategis Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA).

"Marasa ini sejalan dengan program ada di BKKBN, dimana program ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan stunting di Sulbar," terang Ali Baal.

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Pusat Prof. Muh. Rizal Martua Damanik mengungkapkan, Pemprov Sulbar telah memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan pembangunan kependudukan di daerah ini.

Terbukti, lanjut Rizal, berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, Sulbar berhasil menekan angka kelahiran menjadi 2,7 persen dari angka sebelumnya sebesar 3,9 persen di 2012.

Dengan keberhasilan itu, sambung Rizal, berarti memberikan kontribusi secara nasional yakni dari angka 2,6 persen menjadi 2,4.secara nasional turun.

"ini suatu prestasi yang patut dibanggakan, sebab secara nasional mengalami penurunan" ungkap Rizal Selain itu, kata Rizal, perhatian lain juga ditunjukkan diberikan terhadap masalah stunting, pernikahan usia dini anak dan pembentukan Kampung KB. "Alhamdulillah Gubernur telah memberikan respon yang baik terhadap ini, dengan membuat berbagai program strategis salah satunya ialah program Marasa,"ucapnya.

Terkait program Kampung KB, Ia menjelaskan, program tersebut ada di setiap provinsi di Indonesia, dimana mencakup beberapa pembinaan diantaranya bina keluarga balita, remaja dan lansia. (DiskominfoSulbar)

Meski 46 Pasien Meninggal, Soekarwo Belum Tetapkan KLB di Jawa Timur

Posted: 30 Jan 2019 05:44 AM PST

Meski 46 Pasien Meninggal, Soekarwo Belum Tetapkan KLB di Jawa TimurSURABAYA, LELEMUKU.COM -Jumlah pasien Demam Berdarah Degue (DBD) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencapai 2.660 orang. Bahkan saat ini ada 46 Orang meninggal dunia. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, menyatakan kejadian itu belum kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Belum, kalau kita mengambil KLB itu harus wilayahnya berapa. Perilaku belanja kita seperti KLB iya, tapi kita menetapkan KLB belum. Jadi 46 per hari ini meninggal," kata Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo ditemui usai pelantikan Bupati Sampang, Walikota Probolinggo digedung negara Grahadi, Rabu (30/1).

Dikatakannya, saat ini penderita DBD masih tersebar di wilayah Jombang, Ponorogo, Bojonegoro dan sekitarnya. "Jadi kalau KLB bukan hanya ada korban saja. Tapi meluas dan sudah menjadi epidemik," katanya.

Kasus DBD di Jawa Timur ini, menurutnya terjadi setiap jelang musim hujan lebat. Nyamuk-nyamuk yang tumbuh itu akibat saluran dan sanitasi kurang baik. "Jadi tugas kita memberikan promotif dan preventif sudah kita lakukan semua. Bahkan dulu itu terjadi pada air yang keruh tapi sekarang terjadi pada air yang bersih juga nyampuk bisa berkembang. Jadi pola hidup bersih itu yang penting," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, perubahan pola penyebaran DBD sendiri juga menyebabkan penyakit itu berkembang pesat. Misalnya saja, ketika jentik penyebab wabah DBD juga bisa hidup di air jernih. "Kalau dulu yang kena kan anak-anak. Sekarang orang dewasa juga. Misalkan di Mojokerto sudah 20 tahun tidak lena DBD tetapi skrg ada kasusnya," tandasnya.

Maka itu, ia meminta bupati/walikota se Jatim lebih mengintensifkan program pencegahan demam berdarah. Sekalipun sudah lama tidak ada pasien yang terjangkit demam berdarah. Ia berharap kabupaten/kota tetap meningkatkan kewaspadaannya. "Kemudian tidak timbul bintik lagi, jadi kalau sekarang anget harus segera lari di cek," tuturnya. (DiskominfoJatim)

Pemprov Papua Pantau Anak Jalanan di Kota Jayapura

Posted: 30 Jan 2019 05:38 AM PST

Pemprov Papua Pantau Anak Jalanan di Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua telah menandai sejumlah titik maupun lokasi tempat mangkal anak-anak jalanan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kendati demikian, para anak jalanan ini diketahui tak lagi beraktivitas pada siang hari.

"Mereka kini lebih banyak melakukan aktivitas di malam hari. Dan biasanya ada komunitas atau kelompoknya," terang Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk, di Jayapura, Senin.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah anak jalanan di bumi cenderawasih, lebih khusus Kota Jayapura. Sebab pihaknya masih lebih fokus untuk melakukan penanganan terhadap para anak jalanan itu.

"Bahkan dalam penanganan anak jalanan ini kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Makanya untuk data anak jalanan kita terus koordinasi juga dengan pemda agar kedepan bisa mendapatkan laporan secara detail serta tertulis terkait jumlah maupun upaya penanganan anak jalanan di wilayahnya," jelas ia.

Pada kesempatan itu, Ribka mengapresiasi Pemerintah Kota Jayapura yang dinilai sangat maksimal dalam upaya penanganan anak jalanan. Berbagai program kerja yang dilakukan pun dinilai sangat baik.

Pun demikian, pihaknya berharap ada komunikasi dari pemerintah kota dan kabupaten terkait penanganan anak jalanan. Agar saat pelaksanaannya di masa mendatang, tak ada tumpang tindih program mapun kebijakan yang turun di satu wilayah.

Pujian pun diutarakan Ribka, terhadap upaya penanganan anak jalanan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Jayapura.

"Dimana dari pantauan kami beberapa tahun lalu, jumlah anak jalanan pun sudah cukup berkurang karena program LSM dan pemda setempat."

"Kami memang belum melakukan evaluasi secara keseluruhan, tetapi ada beberapa LSM yang sudah memberikan perhatian, namun data validnya belum dimiliki. Hanya untuk ke depannya, kita akan lebih maksimal lagi dalam mengecek kembali titik-titik yang dijadikan tempat mangkal bagi komunitas anak jalanan. Supaya program penanganan yang turun di masa mendatang bisa lebih maksimal," terang ia.  (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe akan Namai Jembatan Merah Holtekamp

Posted: 30 Jan 2019 05:31 AM PST

Lukas Enembe akan Namai Jembatan Merah HoltekampJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan bakal segera menamai Jembatan Holtekamp yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan "merah".

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman, alasan penamaan jembatan oleh Gubernur dikarenakan sumber pembiayaannya pembangunan infrastruktur itu dari APBD provinsi yang didukung APBN.

"Memang perlu dijelaskan mengenai pemberian nama jembatan. Sebab jangan sampai masyarakat dibuat bingung, karena ada yang menamakan Jembatan Jokowi, Jembatan Papua Bangkit bahkan Jembatan Merah."

"Kendati Gubernur yang paling pas memberi nama, perlu juga ada keterlibatan semua pihak terkait untuk memberi nama jembatan itu. Hanya yang pasti, pemberian nama tidak bisa nama sembarang. Karena siapapun yang punya kepentingan tidak boleh sebut nama jembatan dengan sembarang," ucap Girius di Jayapura, Selasa (29/1).

Ia katakan, total alokasi anggaran pembangunan jembatan Holtekamp yang bersumber dari dana APBD Provinsi Papua dan APBN, sebesar Rp1,6 triliun. Sementara pada 2018 lalu, Pemprov Papua mengalokasi anggaran sebesar Rp400 miliar yang bersumber dari APBD dan APBN tahun lalu.

Dengan demikian, dipastikan bahwa seluruh anggaran pembangunan Jembatan Holtekamp bersumber dari APBD provinsi dan APBN. Sedangkan Pemerintah Kota Jayapura hanya mengalokasikan anggaran untuk pembongkaran gunung.

"Sehingga memang perlu kita jelaskan kepada publik bahwa pembanguan jembatan ini sumbernya dari provinsi dan pusat. Makanya nanti untuk peresmiannya akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sekitar Maret 2019 mendatang."

"Sebab pembangunan jembatan Holtekamp dan Ring Road kami upayakan sudah rampung pada Maret nanti," jelas ia.

Sementara jelang rencana peresmian Jembatan Holtekamp, Girius mengimbau warga setempat atau yang melintas agar tak mencorat-coret salah satu ikon kebanggaan masyarakat bumi cenderawasih tersebut, saat resmi beroperasi.

Sebab jembatan tersebut nantinya bakal memberi keuntungan terhadap masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya, lebih khusus dari sisi ekonomi. Pihaknya pun mengharapkan jembatan tersebut, bisa segera beroperasi, supaya tingkat kemacetan di Kota Jayapura dapat diminimalisasi. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Lantik 13 Pejabat Fungsional di Pemprov Papua

Posted: 30 Jan 2019 05:23 AM PST

Hery Dosinaen Lantik 13 Pejabat Fungsional  di Pemprov PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan peran pejabat struktural, dipandang penting dan vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik provinsi, kabupaten dan kota.

"Selama ini banyak jabatan Struktural dipandang sebelah mata. Bahkan seolah-olah kita mengabaikan pejabat fungsional yang seharusnya mempunyai tugas dan peranan penting."

"Makanya, saya minta para pejabat Fungsional agar tidak merasa rendah. Tetapi terus lebih maksimal dalam bekerja serta memegang teguh janjinya sebagai ASN guna mengawal, melindungi, membentengi, mempemperisai pemerintahan di Papua agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan," terang dia, saat melantik 13 pejabat fungsional di jajaran Pemerintah Provinsi Papua, kemarin, di Jayapura.

Menurut ia, 13 pejabat yang dilantik terdiri dari 10 orang pengawas dan tiga orang auditor, dipandang perlu untuk dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan di instansi pemerintah daerah. Pelantikan pejabat Fungsional ini, dipastikan masih akan dilakukan pada instansi lainnya sehubungan dengan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Yang pasti mereka ini yang nanti akan kita rekrut dan kita lantik sebagai pejabat fungsional adalah untuk menunjang pelayanan kemasyarakatan yang dijalankan pemerintah. Karena saat perampingan birokrasi ada pejabat struktural yang tereduksi dan dibutuhkan menjadi pejabat fungsional. Dengan begitu, kita harap tugas-tugas pemerintahan pun bisa berjalan lebih baik dan maksimal," harapnya.

Sementara Inspektur Papua Anggiat Situmorang mengatakan pejabat fungsional memiliki kelebihan dibandingkan pejabat struktural.

Dimana seorang pejabat fungsional bisa mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat sesuai kinerja yang bersangkutan. Bahkan peran pejabat fungsional pun disebut lebih banyak dibanding struktural.

"Untuk itu, saya berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang dilantik. Kita harap pejabat fungsional yang dilantik ini bisa menunjang pemerintahan," harapnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Kembali Kirim 25 Ton Sembako ke Nduga

Posted: 30 Jan 2019 05:23 AM PST

Pemprov Papua Kembali Kirim 25 Ton Sembako ke NdugaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil  bakal kembali mengirim bantuan kemanusiaan berupa beras dan bahan pokok dengan total 25 ton ke Mbua, Kabupaten Nduga.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk, pengiriman sembako bakal dilakukan melalui jalur Timika, Kabupaten Mimika.

Bantuan kemanusiaan itu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan warga di Mbua yang mengalami kekurangan makanan pasca insiden penembakan karyawan PT. Istaka Karya, saat melakukan pembangunan jalan dan jembatan trans Papua.

"Yang pasti, saat ini pendistribusian bantuan bagi Distrik Mbua, Kabupate Nduga ini sudah kami akan proses. Kami tidak bisa menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk mempersiapkan bantuan kemanusiaan tersebut, yang pasti dengan dana yang ada kami memaksimalkannya untuk kebutuhan masyarakat karena peristiwa ini sifatnya darurat," terang ia di Jayapura, kemarin.

Menurut ia, situasi dan kondisi terakhir Kabupaten Nduga, lebih khusus di Distrik Mbua, kian kondusif setelah tim gabungan dan provinsi yang terdiri dari TNI, Polri, LSM, tokoh agama serta Aparatur Sipil Negara (ASN) turun ke lokasi, beberapa waktu lalu.

Dia berharap kondisi keamanan yang kondusif ini dapat terus terjaga hingga proses pembanguan jalan trans Papua rampung dilaksanakan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 50 ton beras dan sembako kepada Bupati Nduga, Yairus Gwijangge di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada hari Selasa (8/1).

Bantuan kemanusiaan dari Pemprov Papua diserahterimakan secara simbolik oleh Kepala Dinas Sosial, Ribka Haluk

Penyerahan bantuan itu dihadiri sekitar limaratusan warga Mbua di halaman Gereja Imanuel, Mbua. Turut hadir pula dalam serah terima itu, Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Kolonel Inf Binsar Sianipar dan Dandim 1702/Wamena Letkol Inf Chandra Dianto. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Dorong Regulasi Pelibatan Pemilik Ulayat dalam Izin Tambang Freeport

Posted: 30 Jan 2019 05:16 AM PST

Pemprov Papua Dorong Regulasi Pelibatan Pemilik Ulayat dalam Izin Tambang FreeportJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua segera mendorong sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yang mengatur keterlibatan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) untuk menerbitkan pengurusan izin tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) sendiri didalamnya terdapat masyarakat tiga kampung (Tsinga, Waa, Aroanop) yang diklaim sebagai pemilik gunung emas, dan saat ini sementara dikuasai PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Mimika.

"Selama ini semua orang berbicara tentang Freeport, namun sejarah selalu terabaikan. Padahal mereka ini juga bagian dari sejarah itu. Makanya, saya sudah menerima forum ini yang secara resmi meminta mendorong satu regulasi pelibatan mereka dalam pembahasan izin tambang. Sehingga akan kita dorong melalui DPR, MRP dan Gubernur," katanya, Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (29/1).

Menurut Hery, perjuangan pemilik hak ulayat yang tanahnya dieksplorasi Freeport namun tak dilibatkan dalam pengurusan izin tambang, harus didukung agar tidak ada lagi rakyat Papua dianggap remeh, diabaikan, apalagi leluhur mereka sudah tiada.

Tak sampai disitu, F-PHS juga sudah berjuang sejak 2006 bahkan telah sampai ke kedutaan Amerika dan telah diterima langsung oleh McMoran, Dirjen Minerba serta Presiden Jokowi.

"Karena, dalam UU Minerba Pasal 135 kan jelas dikatakan sebelum memegang IUPK, Freeport harus mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat. Nah sampai hari ini belum pernah dilibatkan tiga kampung ini. Untuk itu, kami akan laporkan ini ke gubernur untuk bisa jadi perhatian," kata ia.

Ditempat yang sama, Sekretaris I Forum Pemilik Hak Sulung, Yohan Zonggonau menyebut perjuangan mereka sejak 2006 lalu telah mendapat dukungan kajian ilmiah dari Universitas Cenderawasih Jayapura.

Perjuangan ini pun mendapat mandat oleh lembaga masyarakat adat setempat. Bahkan pihaknya, sudah ke Jakarta bertemu beberapa menteri terkait untuk menyerahkan bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat pemilik gunung emas itu.

"Namun selama ini kami belum diperhatikan dan terkesan diabaikan. Hanya diberikan angin segar saja tapi secara tertulis keberadaan belum dianggap. Makanya kita meminta dukungan Pemprov Papua melalui Sekda, agar perjuangan ini bisa dibantu," harapnya.

Senada disampaikan Sekertaris II Forum Pemilik Hak Sulung, Elfinus Jangkup Omaleng. Dirinya menyatakan, pemerintah Indonesia sudah mengabaikan pemilik hak sulung selama 51 tahun. (DiskominfoPapua)

Pers di Jawa Timur Berperan Tumbuh Kembangkan UMKM

Posted: 30 Jan 2019 05:16 AM PST

Pers di Jawa Timur Berperan Tumbuh Kembangkan UMKMSURABAYA, LELEMUKU.COM - Pers dinilai turut andil dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab selama ini media merupakan cerminan dari degup nadi kehidupan masyarakat, sehingga pers sangat berperan dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat terutama dalam perkembangan UMKM.

Sebanyak 12,1 juta unit UMKM merupakan bagian dinamika masyarakat yang berperan dalam produk-produk pers.

"Saya dari kalangan pers sangat konsen dengan pengembangan UMKM, bahkan media kami ada semacam motto, bahwa berita-berita harus pro bisnis, pro ekonomi dan pro investasi, yang 80 persen menyangkut pemberitaan yang menyangkut UMKM," kata A Rochim selaku pimpinan redaksi Jawa Pos saat talkshow di Radio Suara Surabaya, Rabu (30/1).

Lebih lanjut dikatakannya, sajian di media lebih banyak memberikan informasi-informasi yang bisa memberi semangat bagi UMKM, seperti berita tentang figur UMKM yang sukses, yang mungkin belum diketahui publik, yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi.

Dikatakannya, peningkatan teknologi menjadi salah satu aspek penyemangat pelaku UMKM. Karena dengan tenologi masyarakat bisa lebih melek pengetahuan, bisa mengadopsi informasi-informasi yang belum dikatahui.

Sekretaris Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Zainal Arif, menjelaskan kondisi UMKM di Jatim saat ini berkembang sangat luar biasa dan signifikan baik dari sisi kualitas maupun kwantitas. Data dari BPS untuk tahun 2008 total 4,2 juta unit UMKM. Sejak saat itu pada tahun 2010 pemerintah pusat menggaungkan gerakan kewirausahaan nasional.

Hal ini disambut baik oleh pemerintah Jatim, dan terus menggelorakan semangat untuk berwirausaha, sehingga pada tahun 2012 meningkat luar biasa sekitar 6,8 juta unit. Dan pada tahun 2016 yang dirilis pada 2018 mencapai 12,1 juta unit. Dari jumlah itu, UMKM sektor pertanian mencapai 7,5 juta dan dari non pertanian 4,6 juta unit. "Jadi peningkatannya kalau diambil rata-rata peningkatannya selama 10 tahun, rata-rata 10-12 persen," ujarnya.

"Jadi sekarang kondisinya yang dirilis BPS mencapai 12,1 juta unit, yang paling dominasi dari sektor pertanian, dan ini menyumbang sangat luar biasa yakni 57,52 persen terhadap PDRB Jatim," imbuhnya.

Kepala Biro Kesejahteraan dan Sosial Jatim, Hudiyono, menambahkan kalau ada pelaku UMKM sulit mendapatkan bantuan dana untuk permodalan, seharusnya tidak terjadi kesulitan, pemprov telah meluncurkan berbagai program permodalan dengan bunga lunak bagi UMKM, bahkan di Jatim satu-satunya propinsi yang mempunyai bank UMKM.

Selain itu, program lainnya jika ada UMKM atau koperasi yang mempunyai permasalahan tentang permodalan, pemprov mempunyai program jamkrida. "Jadi menurut saya, tidak ada UMKM yang tidak berkembang karena gara-gara kurang modal," katanya.

Kemungkinan permasalahan UMKM tidak hanya permodalan saja, bisa juga masalah utamanya karena kualitasnya produknya, pemasarannya dan sebagainya.(DiskominfoJatim)

Yohana Yembise Nilai Prostitusi Online Vanessa Angel Masuk di Kekerasan Gender

Posted: 30 Jan 2019 05:03 AM PST

Yohana Yembise Nilai Prostitusi Online Vanessa Angel Masuk di Kekerasan GenderJAKARTA, LELEMUKU.COM – Perbincangan terkait terbongkarnya kasus prostitusi online artis Vanessa Angel (VA) beberapa waktu lalu, masih ramai dibicarakan oleh masyarakat. Hal tersebut seakan menjadi puncak gunung es dari kasus prostitusi online di Indonesia yang memang tidak terlihat namun banyak terjadi.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk eksploitasi dan kekerasan berbasis gender (KBG). Untuk menghapuskan fenomena prostitusi online sampai ke akarnya, dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

"Kekerasan berbasis gender yang di dalamnya termasuk prostitusi online timbul akibat adanya ketidakseimbangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi gender tersebut dapat menimbulkan kemiskinan dan mendorong perempuan untuk masuk ke perangkap prostitusi online," papar Menteri Yohana dalam Diskusi Media dengan tema "Perang terhadap Prostitusi Online dan Kejahatan pada Perempuan", di Jakarta pada Kamis (24/1).

Menteri Yohana menambahkan, jika merujuk pada kasus prostitusi yang malah terjadi di kalangan publik figur ini, faktor utama penyebabnya bukanlah kebutuhan ekonomi, melainkan adanya pengaruh dari perilaku gaya hidup yang berlebihan. "Kalau sudah begitu, prostitusi tentunya bukan lagi tentang cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tapi malah menjadi gaya hidup, bagaimana mendapat uang yang banyak dengan waktu yang singkat."

Pemerintah tentunya tidak tinggal diam melihat kasus prostitusi yang terjadi. Saat ini, praktik prostitusi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan akan diperkuat dengan pengesahan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan memastikan perlindungan bagi korban prostitusi online.

Sementera itu, dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki program prioritas dengan sebutan Three Ends, yang meliputi: (1) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) akhiri perdagangan manusia dengan membangun sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak), meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia, membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas PP TPPO dan memastikan setiap calon PMI mendapatkan pelatihan yang memadai; serta (3) akhiri kesenjangan ekonomi.

"Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus prostitusi online ini. Serangkaian kajian juga akan kami lakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi online di kalangan publik figur. Besar harapan agar setelah kasus ini, kaum laki-laki dapat melindungi harkat dan martabat perempuan dengan tidak terlibat dalam prostitusi online. Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, aparat penegak hukum serta media, untuk bersama-sama selamatkan anak dan perempuan khususnya dari jeratan prostitusi di Indonesia,"ujar Menteri Yohana. (KemenPPA)

Pemkot Makassar Gelar Rakorsus Awal Tahun 2019

Posted: 30 Jan 2019 04:51 AM PST

 Pemkot Makassar Gelar Rakorsus Awal Tahun 2019MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemerintah Kota Makassar tahun 2019 ini kembali digelar di Hotel Sheraton Makassar, Selasa 29/1/2019.

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto menjelaskan Rakorsus yang dicanangkan sejak awal pemerintahannya itu punya tujuan dan arti yang signifikan.

Karena itu, Rakorsus sekalu dilaksanakan pada 2 titik penting. yang pertama pada setiap awal anggaran yaitu di bulan Januari dan pada saat anggaran perubahan.

"Gunanya untuk mengakselerasikan seluruh anggaran yang ada dan men-share informasi kepada seluruh komponen birokrasi pemerintah kota Makassar," ucap Danny.

Menurutnya, Kelemahan birokrasi adalah, kadang-kadang kepala bidang dalam satu SKPD tidak pernah tahu urusan kepala bidang dalam SKPD lain. "Bagaimana bisa mengkoordinasikan yang lain. Urusan tetangga saja tidak pernah tahu," katanya.

Padahal, lanjutnya semua mesin birokrasi akan menjadi mesin yang baik jika semua komponen mesin dan generator birokrasi bekerja dengan baik. Mulai dari, bensin atau bahan bakarnya, kompomponen-komponennya sampai baut-bautnya berfungsi dengan baik.

"Untuk mengfungsikan organ-organ itu maka kami membuat Rakorsus ini," jelasnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hadir pada kesempatan tersebut mengatakan Rakorsus yang dicetuskan Danny Pomanto merupakan langkah yang sangat positif. Terutama untuk menyatukan visi dan hati menghadapi tahun 2019.

"Salah satu kunci keberhasilan organisasi pemerintahan adalah sinergitas. Jadi sudah sangat bagus sekali ini Rakorsus mensinergikan seluruh OPD yang ada, mendorong percepatan pembangunan, percepatan pelayanan di kota Makassar ini," kata gubernur bergelar professor ini. (DiskominfoMakassar)
Share 2 WA Share 2 G+