TP-PKK Kota Jayapura Selenggarakan Lomba Paduan Melodi Anak Negeri

TP-PKK Kota Jayapura Selenggarakan Lomba Paduan Melodi Anak Negeri


TP-PKK Kota Jayapura Selenggarakan Lomba Paduan Melodi Anak Negeri

Posted: 07 Nov 2018 09:43 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jayapura selenggarakan lomba paduan suara "Melodi Anak Negeri Port Numbay".

Dengan tujuan sebagai ajang memperkokoh persatuan, persaudaraan dan kebersamaan anak bangsa terkhusus sebagai pelajar di Kota Jayapura.

"Lomba ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan ke-90 Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November 2018 mendatang, yang diikuti pelajar tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi se-Kota Jayapura," kata Wakil Ketua I TP PKK Kota Jayapura Hj Rahmawati Rustan Saru membuka lomba paduan suara di Aula Sian Sioor kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (6/11).

Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM diwakili oleh Plt Sekda Dr Frans Pekey, MSi menyampaikan bahwa kompetisi paduan suara sebagai salah satu ajang positif dalam menghadapi tantangan era global.

Perkembangan gaya hidup anak muda yang dinamis dan kompleks menimbulkan banyak tantangan mempertahankan nasionalisme. Lomba paduan suara dengan mengangkat tema "Melodi Anak Negeri Port Numbay" memperlombakan lagu-lagu perjuangan.

"Perlu mendapat prioritas perjuangan di tengah gencarnya budaya asing yang saat ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya bagi generasi muda," katanya.

Plt Sekda mengapresiasi kegiatan TP PKK atas terselenggaranya lomba paduan suara lagu perjuangan yang dinilai sangat penting di tengah masyarakat majemuk.

Kemudian, para peserta juga diminta agar memiliki karakter yang kokoh, berjiwa daya saing serta mengedepankan akhlak yang mulia. Karakter yang kokoh mencirikan semangat pantang menyerah, berjiwa patriotik, berwawasan luas, cerdas dan peduli terhadap sesama.

Lomba paduan suara tersebut diikuti oleh sejumlah pelajar dari STFT IS Kijne Jayapura, IPDN Gita Puja Wiyata, SMAN 5 Angkasa, SMK Seminari Santo Fransiskus Asisi Waena, SMAN 4 Jayapura, SMA Wahana Cita dan SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja. (HumasKotaJayapura)

Yasin Payapo Buka Pembekalan Penyusunan APBD Kabupaten SBB

Posted: 07 Nov 2018 09:42 AM PST

Yasin Payapo Buka Pembekalan Penyusunan APBD Kabupaten SBB
PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo,M.Pd berkesempatan membuka dengan resmi Pembekalan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 di aula pertemuan lantai tiga kantor bupati SBB pada Selasa (6/11)

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD SBB Drs. J Rotasouw, Sejumlah Anggota DPRD SBB, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat se kecamatan SBB, Para nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah Subdit Perencanaan Anggaran Daerah dan sejumlah pegawai lingkup Pemkab SBB.

Dalam sambutannya bupati SBB menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan pengelolaan keuangan daerah khususnya utuk tahun 2019 dapat lebih transparan dan akutabel serta dapat membangun kemitraan yang lebih baik lagi antara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan DPRD sehingga upaya peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat di bumi saka mese nusa dapat terwujud dengan baik.

"Menyingkapi berbagai permasalahan yang sering kita jumpai dalam proses penyususan APBD, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu maksud dan tujuan penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat terkait dalam penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD," papar dia.

Payapo menyatakan seluruh hal ini harus  memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusnan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi dan pelaporannya semaksimal mungkin.

"Sehingga harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah dan indicator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK," kata Bupati. (HumasSBB)

Ini Kerjasama Dinkes Papua Dan PT Pos Indonesia Tanggulangi TBC

Posted: 07 Nov 2018 09:13 AM PST

Ini Kerjasama Dinkes Papua Dan PT Pos Indonesia Tanggulangi TBC
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan PT Pos Indonesia Regional XI Wilayah Papua dan Papua Barat, di halaman Kantor Dinas Kesehatan Papua, Selasa (6/11).

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan jasa layanan pos bagi penanggulangan penyakit tuberculosis (TBC) di Provinsi Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, MKes usai penandatanganan perjanjian mengatakan sudah sejak lama, Dinas Kesehatan Papua bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam hal pengiriman logistik, peralatan dan obat-obatan ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua.

Apalagi, dari sisi harga dan kualitas layananan, kata Aloysius, PT Pos Indonesia masih yang termurah, tercepat dan terbaik dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya.

"Dalam hal jaringan, PT Pos Indonesia adalah nomor satu dan terbaik, sehingga setiap tahun kami selalu bekerjasama dengan berbagai program, kali ini dengan masalah TBC dan kemarin-kemarin tidak ada masalah," kata Aloysius.

Menurutnya, kondisi geografis di Papua yang sangat sulit dijangkau oleh Dinas Kesehatan membutuhkan dukungan dari mitra kerja seperti PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap kerajasama tahun ini berjalan lebih baik demi menangunggulangi masalah kesehatan di seluruh pelosok Papua, terutama penanggulangan penyakit TBC.

Sementara itu, Kepala PT Pos Indonesia Regional XI Wilayah Papua dan Papua Barat, Lily Selanno mengatakan dengan semua kapasitas jaringan yang terpasang, PT Pos Indonesia Regional XI siap menjalankan tugasnya melakukan distribusi semua kiriman yang diberikan Dinas Kesehatan Papua.

"Sebenarnya kerjasama dengan Dinas Kesehatan sudah berlangsung lama, termasuk juga kerjasama kita dengan Departemen Kesehatan sudah lama untuk menjangkau seluruh pelosok di Papua," ujar Lily.

Menurutnya, PT Pos Indonesia adalah perpanjangan tangan pemerintah yang hadir menjangkau masyarakat di pelosok nusantara sama seperti pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Kesehatan Papua untuk pelayanan kesehatan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Sejauh ini dalam melaksanakan tugas sesuai perjanjian, tak ada masalah. Kecuali ada kejadian luar biasa seperti bencana. Semua tugas dilaksanakan dengan baik oleh kami. Kami siap hadir untuk menyampaikan seluruh pesan layanan masyarakat langsung di pelosok Tanah Papua. Artinya, dengan kerjasama ini semoga akan ada kerjasama yang lainnya," kata Lily.

Sekedar diketahui, Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. (DiskominfoPapua)

Pengrajin Papua Ditantang Siapkan Souvenir PON XX 2020

Posted: 07 Nov 2018 09:10 AM PST

Pengrajin Papua Ditantang Siapkan Souvenir PON XX 2020
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Papua meminta perempuan penyintas agar menyiapkan noken untuk dijadikan souvenir pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih, Papua.

Kepala DP3A-KB Provinsi Papua, Anike Rawar, mengatakan pihaknya sudah mengajak Perempuan Papua untuk tetap menganyam noken sebagai souvenir pada PON.

"Kita siapkan tas noken hasil karya budaya lokal Papua sebagai cendramata bagi atlet – atlet yang datang ke Papua di lima cluster, yakni Timika, Merauke, Wamena, Biak, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura," kata Anike Rawar kepada wartawan usia membuka Pameran Kerajinan Perempuan Penyintas di halaman kantor DP3A-KB Provinsi Papua, Selasa (6/11).

Menurut Anike, para perempuan penyintas atau pengrajin noken di Kota dan Kabupaten Jayapura ini harus siap memberikan hasil ini, sehingga para atlet maupun official yang datang bisa membeli hasil karya mama-mama Papua.

"Saya mengharapkan kepada semua perempuan harus bangkit dan kembali untuk berbagi dengan teman lain," jelasnya.

Selain itu, lanjut Anike, hasil karya mama-mama Papua ini akan dibeli Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020.

"Kalau budaya lokal di Jawa dikerjakan dengan alat mesin canggih, sementara di Papua dikerjakan dengan tangan yang sederhana, tapi nilainya sangat tinggi," katanya.

Sebelumnya, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, Pemprov Papua telah mengeluarkan instruksi bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya untuk menyiapkan cenderamata atau souvenir dalam PON XX tahun 2020 di Papua.

Nantinya, setiap SKPD ini akan berkoordinasi bersama PB PON untuk menyiapkan hal-hal terkait dengan event olahraga nasional empat tahunan itu, termasuk souvenir atau cenderamata.

"Pastinya semua SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya pastinya akan menyiapkan suvenir-suvenir iven olahraga nasional ini, seperti Dinas Kehutanan Povinsi Papua yang akan bersinergi dengan PB PON," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Kemenpan-RB Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua

Posted: 07 Nov 2018 09:05 AM PST

Kemenpan-RB Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Anni Rumbiak pada pembukaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Rabu (7/11) mengatakan, pelaksanaan evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningakatkan kualitas pelayanan publik.

"Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dari pelaksanaan SPBE pada setiap daerah," kata Gubernur.

Dikatakan, evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah.

Menurutnya, ruang lingkup penyelenggaraan di instansi pusat dan pemerintah daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE.

Gubernur berharap pelaksanaan evaluasi SPBE bukan sebagai kewajiban semata, tapi dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif bagi perkembangan pemerintahan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bidang perencanaan, penegakan hukum, pelayanan publik, peningkatan disiplin dan kinerja yang terintegrasi dalam sistem berbasis elektronik.

"Ini agar mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk perbaikan secara menyeluruh," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

DP3A-KB Pamerkan Hasil Kerajinan Perempuan Papua

Posted: 07 Nov 2018 09:01 AM PST

DP3A-KB Pamerkan Hasil Kerajinan Perempuan Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Papua menggelar pameran hasil kerajinan perempuan penyintas untuk memperkenalkan kerajinan tangan perempuan Papua di depan Kantor DP3A - KB Provinsi Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Kepala DP3A-KB Provinsi Papua, Anike Rawar mengatakan, pameran hasil kerajinan tangan perempuan penyintas, bukan hanya untuk memperkenalkan secara spesifik hasil kerajinan Perempuan Papua saja.

Melainkan, kata Gubernur Enembe, untuk mengantar karakter ekonomi perempuan dari yang tradisional menuju ke modern, untuk mampu berkompetisi dari suku lain tanpa menghilangkan karateristik etnisnya, dimana hasil-hasil kerajinan tangan perempuan Papua, juga menjadi penanda etnis perempuan Papua.

"Jika kita bicara noken, berarti kita sedang bicara siapa itu perempuan Papua. Jika pakai gelang sarak dan gelang anyaman, berarti kita sedang menunjukkan eksistensi perempuan Papua," katanya.

Dikatakan, Pemprov Papua telah berkomitmen meningkatkan kerajinan tangan asli Papua melalui beberapa regulasi yang telah diterbitkan seperti Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini dalam finishing.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2014 tentang Gerakan Melestarikan Budaya Papua dan Pangan Lokal.

"Regulasi ini ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menterjamahkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melestarikan, mendorong, menfasilitasi semua upaya, semua usaha untuk keberlangsungan hidup manusia Papua," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  DP3A-KB Provinsi Papua, Armin Waimuri, SSos menambahkan, pameran kerajinan perempuan penyintas diikuti enam kabupaten yakni Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepualuan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai dan Pegunungan Bintang.

"Diharapkan dengan adanya pameran ini dapat membantu meningkatkan pemahaman berwirusaha dan meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat bersaing di dunia usaha," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Said Assagaff Luncurkan Pengembangan Pendidikan Berbasis IT

Posted: 07 Nov 2018 08:57 AM PST

Said Assagaff Luncurkan Pengembangan Pendidikan Berbasis ITAMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff melaunching pengembangan pendidikan berbasis Informasi Teknologi (IT), yang berlangsung di SMK Negeri 7 Kota Ambon pada Selasa (6/11).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan salah satu tantangan untuk memajukan dunia pendidikan dewasa ini yaitu, perlunya pembangunan jaringan pendidikan berbasis IT. Yang sangat mendukung aspek transparansi pengelolaan dan informasi sekolah sekaligus memperpendek rentang kendali pengawasan sekolah.

Dijelaskan, pembangunan jaringan pendidikan berbasis IT dengan wujud pengembangan aplikasi sistim informasi integras pendidikan, akan memudahkan stakeholder pendidikan termasuk orang tua/wali murid untuk setiap saat dapat memonitoring perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Begitu juga, Wali murid dapat segera mengetahui absensi siswa, tugas rumah yang diberikan oleh setiap guru, termasuk nilai setiap mata pelajaran.

Selain itu, kata Assagaff dengan adanya program, aplikasi sistem Informasi integrasi pendidikan, siswa juga dapat melihat dan membaca langsung tentang petsiapan bahan kisi-kis ujian setiap mata pelajaran yang akan di ujikan setiap ujian harian sekolah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester nantinya.

"Aplikasi ini juga menyediakan bahan kisi-kisis persiapan ujian akhir nasional pada setiap mata pelajaran yang akan di ujikan bagi siswa yang akan menghadapi ujian nasional, dan juga aplikasi un8i menyajikan program khusus penilaian guru dan wali murid secara kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi setiap siswa nantinya,"ujarnya.

Dijelaskan, era digital dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, haruslah dapat merubah cara pandang guru terhadap proses pembelajarannya. Belajar di era digital tidak lagi terbatas pada dinding-dinding ruang kelas, dengan waktu yang diatur, melainkan belajar tanpa batas ruang dan waktu.

"Belajar hari ini adalah belajar tentang masa depan, belajar tentang kompetisi dan daya saing. Karena itu guru saat ini adalagh guru yang tidak boleh idak bisa komputer, guru yang hampa akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kristis kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner,"ucapnya.

Walaupun demikian, dirinya perlu mengingatkan satu hal kepada para guru atau pendidikan di negeri ini, sering dengan tantangan dan tuntutan untuk punya kemampuan penguasaan terhadap teknologi IT yang baik, tetapi hati atau jiwa tidak boleh termekanisasi dan kaku seperti mesin atau robot, yang menyebabkan kehidupan menjadi individualistik dan teralenisasi dari kehidupan sosial.

Untuk itu, dirinya berharap dengan pembangunan jaringan ini, sekolah SMA/SMK di Maluku dapat lebih menerapkan manajemen pendidikan modern, gurunya berinovasi mengembangkan model-model pembelajaran berbasis teknologi, siswa termotivasi menemukan sumber belajar dan orang tua/masyarakat semakin terpacu membantu pengembangan pendidikan berkualitad di sekolah. (DiskominfoMaluku)

ASN Papua Dituntut Terus Lakukan Inovasi Baru

Posted: 07 Nov 2018 08:57 AM PST

ASN Papua Dituntut Terus Lakukan Inovasi Baru
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua harus bekerja dengan Inovasi, karena membangun Papua yang sangat luas dan penuh tantangan diperlukan manusia-manusia yang kompoten dan berjiwa melayani dengan inovasi-inovasi baru.

"Papua butuh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang handal dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memecahkan persoalan yang dialami masyarakat, baik itu masalah kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dalam semua aspek secara nasional dan global," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury pada kegiatan Semilako Tentang Inovasi dan Kepemimpinan serta Pengembangan Kompetensi ASN Untuk Pembangunan Papua, Senin (5/11).

Menurut Gubernur, semilako seperti ini baru pertama kali dilakukan di Papua dengan menggabungkan dan mensinkronkan tiga topik besar sekaligus yaitu inovasi, kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ASN untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dengan visi Papua Bangkit, Mandiri Sejahtera yang berkeadilan.

Oleh karena itu, kata Gubernur, pihaknya menempatkan peningkatan SDM Papua pada misi pertama yakni, memantapkan kualitas dan daya siang SDM di Provinsi Papua.

Untuk itu, diperlukan pembangunan manusia yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini berlaku juga bagi kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ASN selaku pelaksana pembangunan.

Lebih lanjut, birokrasi di Papua harus bekerja dengan cara-cara inovasi dan meninggalkan cara-cara kerja yang lama.

Dan meninggalkan budaya kerja yang hanya melaksanakan tugas atau pekerjaan jika disuruh pimpinan atau atasan dan hanya melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa terobosan-terobosan dan pikiran baru yang inovatif dan kreatif dalam menunjang tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Selain itu, thema semilako ini sesuai dengan misi kedua yaitu 'Penguatan tata kelola pemerintahan', dimana misi ini menjadi sangat penting karena tanpa tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih serta melayani dengan sungguh-sungguh, maka tujuan pembangunan Papua niscaya sulit dicapai.

Dalam hal menangani persoalan-persoalan di Papua, imbuhnya, diperlukan pemerintahan yang teratur dan berjalan sesuai dengan koridor pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan, serta birokrasi melayani yang akuntabel, berkinerja tinggi dan bebas korupsi.

Hal ini yang harus diperlukan dan bukan bermental sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat.

"Perubahan mental birokrasi ini harus dilakukan dengan proses pembelajaran dalam diklat-diklat kepemimpinan pola baru dan diklat-diklat pengembangan kompetensi ASN yang bermuatan inovasi perubahan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini diperlukan agar kinerja ASN di Papua dapat mewujudkan visi pembangunan di Papua, dan terutama meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto menilai kegiatan ini sangat penting bagi Papua, karena sebagai provinsi yang memiliki Otonomi Khusus dan posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain.

Menurutnya, Papua harus terus melaksanakan pembangunan diberbagai bidang untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan sumber daya yang melimpah, inovasi dan kepemimpinan serta pengembangan kompetensi ASN akan menjadi faktor kunci keberhasilan bagi Papua untuk terus meningkatkan daya saing daerah, sehingga mampu berkompetisi baik di kancah nasional maupun global.

Semilako tentang Inovasi dan Kepemimpinan Serta Pengembangan Kompetensi ASN Untuk Pembangunan Papua, yang berlangsung selama tiga hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa (BPSDM) Papua.

Kegiatan diikuti oleh pembina Kepegawaian Daerah dan Kepala SKPD, para guru diwilayah Jayapura, mahasiswa Jayaprua dan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Swiss. (DiskominfoPapua)

Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Papua Berkurang 15,5 Ribu Orang

Posted: 07 Nov 2018 07:23 AM PST

Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Papua Berkurang 15,5 Ribu Orang
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sampai bulan Agustus 2018 mencapai 1.835.963 orang atau berkurang sebanyak 15.523 orang jika dibanding kondisi bulan Februari 2018.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Bagas Susilo, SST, MSi dalam realese BPS di Aula Kantor BPS Papua, Senin (5/11/2018).

"Penduduk yang bekerja di Papua pada bulan Agustus 2018 mencapai 1.777.207 orang atau berkurang 20.461 orang dibandingkan bulan Februari 2018 dan juga meningkat 78.136 orang dibanding keadaan setahun yang lalu atau Agustus 2017," ungkapnya.

Dalam enam bulan terakhir (Februari-Agustus 2018), tiga kategori lapangan pekerjaan utama yang mengalami kenaikan jumlah tenaga pekerja terbesar antara lain kategori konstruksi, jasa pendidikan dan jasa kesehata, sementara pertanian merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja terbesar.

Dari total penduduk yang bekerja sebanyak 1.777.207 orang pada bulan Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga (32,53 persen) kemudian diikuti oleh status berushaa dibantu buru tidak tetap/tidak dibayar (31,65 persen).

Adapun status pekerjaan utama lainnya yang memiliki persentase di atas 10 persen yakni buruh/karyawan (21,65 persen) dan berusaha sendiri (12,57 persen). Status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase kecil yaitu kurang dari satu persen.

Struktur lapangan pekerjaan di provinsi Papua pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan, kategori pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Papua, tercatat pada Agustus 2018 jumlah pekeja di kategori sebesar 67,75 persen dari total tenaga kerja atau mencapai 1.204.4116 orang.

"Pada bulan Agustus 2018, selain kategori pertanian sebagai kategori utama penyerap tenaga kerja terbesar di Papua, tiga kategori lain yang banyak menampung tenaga kerja yakni kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 142.608 pekerja, kemudian perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sejumlah `134.117 pekerja serta kategori transportasi dan pergudangan sebanyak 59.407 pekerja," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Mengalami Penurunan

Posted: 07 Nov 2018 07:00 AM PST

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Mengalami PenurunanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Selama satu tahun terakhir, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 3,62 persen pada Agustus 2017 menjadi 3,20 persen pada Agustus 2018.

Namun, hal itu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2018 dimana terjadi kenaikan sebesar 0,29 persen.

Kepada Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Bagas Susilo, SST, MSi, mengatakan penduduk yang bekerja di Papua pada Agustus 2018 mencapai 1.777.207 orang berkurang 20.461 dibandingkan Februari dan juga meningkat 78.136 dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2017).

"Dari total penduduk yang bekerja, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Kemudian diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar," katanya.

Ia menjelaskan, dalam enam bulan terakhir (Februari-Agustus 2018), tiga kategori lapangan pekerjaan utama yang mengalami jumlah tenaga kerja terbesar antara lain, konstruksi, jasa pendidikan, dan kesehatan.

"Sementara kategori industri pengolahan, jasa lainnya dan kategori pertanian merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja terbesar," ujarnya.

Menurutnya, struktur lapangan pekerjaan di Papua tidak mengalami perubahan. Kategori pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja, dimana tercatat sebesar 67,75 persen dari total tenaga kerja 1.204.116 orang.

"Selain pertanian, tiga kategori lain yang banyak menyumbang tenaga kerja yakni kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (142.608 pekerja), kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (134.117 pekerja), serta transportasi dan pergudangan (59.407 pekerja)," ungkapnya.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagus Susilo menambahkan, pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja di Papua berdasarkan jumlah jam kerja cenderung berpola sama. Yang mana, dibawah 8 jam per minggu relatif kecil sebanyak 42.544 orang)atau di bawah tiga persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

"Sekitar 97 persen penduduk bekerja di Papua melakukan pekerjaan dengan jumlah jam kerja di atas 8 jam per minggu," kata Bambang.

Ditambahkan, terdapat dua kategori pekerja berdasarkan jam kerja, yakni pekerja tidak penuh waktu 1-34 jam per minggu 740,469 orang dan pekerja penuh waktu 35 jam ke atas berjumlah 1.013.989 orang. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Raih Penghargaan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Posted: 07 Nov 2018 06:58 AM PST

Pemprov Papua Raih Penghargaan Komisi Informasi Pusat (KIP)
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik dengan kualifikasi cukup informatif.

Penghargaan itu, diserahkan Ketua KI Pusat, Gede Narayana kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH di sela-sela Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden RI, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo para gubernur dan pimpinan lembaga dan instansi, Senin (5/11) siang.

Selain Provinsi Papua, terdapat 5 provinsi yang juga mendapatkan penghargaan dengan kategori badan publik pemerintah provinsi kualifikasi cukup informatif yakni Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Banten, Pemprov Sumatera Utara dan Pemprov Bali.

Ketua KI Pusat, Gede Narayana dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi badan publik mengembalikan kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 badan publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 badan publik atau 62,83%.

"Tahun ini naik 62,83 persen dari tahun sebelumnya 40 persen. Dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, bahwa tingkat partisipasi badan publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan 62,83 persen," kata Gede Narayana.

Gede Narayana merincikan, terdapat 7 kategori badan publik yang mendapat penilain tahun ini yakni Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah kuesioner yang terkirim sebanyak 134 kuesioner dan yang dikembalikan sebanyak 94 kuesioner atau 70,15 persen, Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 111 kuesioner dan yang dikembalikan 56 kuesioner atau 50,45 persen.

Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural sebanyak 86 kuesioner yang kembali 29 kuesioner atau 33,72 persen, kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian sebanyak 45 kuesioner dikembalikan sebanyak 39 kuesioner atau 86,67 persen.

Kemudian Badan Publik Pemerintah Provinsi sebanyak 34 kuesioner dan dikembalikan sebanyak 25 kuesioner atau 73,53 persen, Badan Publik kategori kementerian jumlah 34 kuesioner dikembalikan 31 kuesioner atau 91,18 persen dan Badan Publik Partai Politik 16 kuesioner yang dikembalikan 15 persen atau sekitar 93,75 persen.

Lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 menganugerahkan badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik yakni sebagai badan publik informatif, badan publik menuju informatif dan badan publik cukup informatif.

"Komisi Informasi memberikan penilian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100, menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9, cukup informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9, kurang informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9 dan tidak informatif dengan nilai kurang dari 39,9," jelas Gede Narayana.

Ditambahkan, kualifikasi badan publik cukup Informatif dalam implementasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 kategori badan publik perguruan tinggi negeri cukup informatif yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Khairun, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Bengkulu , Universitas Lampung, Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Denpassar, Politeknik Negeri Batam, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Airlangga dan  Universitas Negeri Gorontalo.

Kemudian Kategori BUMN kualifikasi cukup informatif antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta II. Sedangkan, kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Kualifikasi Cukup Informatif yaitu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia.

Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian kualifikasi cukup informatif yakni Badan Standardisasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Sekretariat Kabinet, BPJS Kesehatan, Lembaga Ketahanan Nasional dan Badan Narkotika Nasional.

Sedangkan, Kategori Badan Publik Kementerian kualifikasi cukup informatif yakni Kementerian Desa dan Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (DiskominfoPapua)

Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID

Posted: 07 Nov 2018 05:56 AM PST

Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH meminta kabupaten-kabupaten yang belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar segera dibentuk.

Pasalnya, keberadaan PPID sangat penting untuk mendukung keterbukaan informasi ke publik dalam berbagai aspek pembangunan.

Pembentukan PPID juga dalam rangka mendukung target Pemprov Papua yang menargetakan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia dengan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019.

Tahun 2018, KI Pusat telah menganugerahkan badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik dengan tiga kategori yakni badan publik informatif, badan publik menuju informatif dan badan publik cukup informatif. 

"Tahun depan, kita harus mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kabupaten yang belum bentuk PPID harus segera bentuk, karena ini perintah undang-undang," tegas Doren Wakerkwa usai menerima Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11) siang.

Doren menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui programn dan kebijakan publik pemerintah.

Oleh karena itu, setiap institusi maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk PPID. Dengan keberadaan PPID itu, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah.

"Gubernur telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk PPID. Bagaimana saudara (bupati) belum bentuk PPID, terus mengekspos segala aspek pembangunan, makanya harus punya PPID," ujar Doren Wakerkwa.

Ditambahkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk informasi dan komunikasi dapat terarah dengan baik, jika  setiap tingkatan pemerintahan memiliki instansi informasi tekhnis yang berkerja maksimal.  Dan yang terpenting informasi yang diterima publik dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat supaya kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan dan dapat diinformasikan dengan baik," ujarnya.

Doren atas nama Gubernur Papua menyampaikan apresiasi kepada KI Pusat yang telah memberikan penghargan kepada Pemprov Papua. Menurutnya, kerjasama antara kedua lembaga publik itu dapat ditingkatkan pada waktu mendatang.

"Sebagai Asisten I mewakili gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan penghargaan dan membantun Papua dalam pengembangan informasi,"  tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, untuk meningkatkan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019 mendatang, Pemprov Papua harus memperoleh nilai antara 90 sampai 100. Dan, itu bisa terwujud jika pelayanan badan publik dan PPID di Papua sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur penyedian informasi, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.

"Kita berbasis metode dan itu ada nilai. Jika menuju badan publik informatif harus mencapai nilai yang saya sebutkan tadi. Bagaimana caranya? Badan publik dan PPID nya mengikuti apa yang diatur lewat regulasi yaitu UU Nomor 14 tahun 2008. Ada informasi yang disediakan dan informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga penilaian peyedia informasi, pelayanan dan arsipatoris semua dilihat dari penilaian itu," jelas Narayana.

Gede Narayana mengingatkan KI dalam melakukan penilaian tidak menggunakan rangking, tetapi penilaian secara kualifikasi sehingga setiap badan publik termasuk pemerintah provinsi wajib meningkatkan layanan informasinya. "Ini bukan kontestasi dan bukan juara-juaraan," pungkasnya.  (DIskominfoPapua)

Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua

Posted: 07 Nov 2018 05:34 AM PST

Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di bumi cenderawasih, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menitipkan empat hal kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi.

Empat hal itu, yakni pertama peran maksimal APIP dalam mencegah korupsi. Kedua, kesiapan APIP dalam mengawal sistem pengendalian intern menuju level III dan kapabilitas APIP level III. Ketiga, mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan dana desa, dan keempat tindak lanjut dalam implementasi perjanjian kerja sama maupun penanganan pengaduan masyarakat.

"Empat hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sesuai yang diharapkan," terang Sekda Hery pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Papua, Senin (5/11).

Tak sampai disitu, Hery mengingatkan pentingnya koordinasi antara instansi pemerintah maupun antar aparatur pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Hal demikian wajib dilakukan, guna mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik antar semua pihak.

"Sebab dalam manajemen pemerintahan daerah, koordinasi antara instansi pemerintah maupun antara aparatur pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, wajib dilakukan. Hal demikian sekali lagi untuk mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengingatkan APIP untuk untuk memberikan peringatan dini (early warning) serta pendampingan (consulting) kepada penyelenggaraan pemerintahan, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang menjadi temuan pada instansi masing-masing.

Oleh karenanya, dia berharap ada koordinasi dalam membangun sistem kerja pengawasan intern pemerintah baik dari pihak BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas antar instansi pengawasan pemerintah.

"Makanya, rapat koordinasi ini sangat penting karena berperan strategis untuk meningkatkan kinerja pengawasan di Provinsi Papua. Khususnya, dalam hal perencanaan dan pelaksnaan pengawasan tahun 2019".

"Disamping itu, rapat ini juga diharapkan mendukung terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi mengenai arah kebijakan pengawasan 2019, yang secara sinergis di daerah, dalam upaya penyusunan peta pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi," harapnya. (DiskominfoPapua)

Badan Intelejen Negara (BIN) Nilai Pileg di Papua Paling Rawan Konflik

Posted: 06 Nov 2018 10:48 PM PST

Badan Intelejen Negara (BIN) Nilai Pileg di Papua Paling Rawan Konflik
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.

Hal demikian sebagaimana pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, mengatakan hal itu di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Untuk itu, dia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat Pileg 2019 mendatang di Papua.

"Seperti kejadian kejadian 2009 lalu di Tolikara, karena daerah itu dikuasai Partai Demokrat, lalu calon lagislatif asal Partai Golkar ini ingin minta satu suara saja di kampungnya. Apa yang terjadi, dia dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku"

"Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh pihak terkait kedepan. Sebab jangan hanya perbedaan partai lalu ada korban jiwa," terang dia.

Hal lain yang perlu diantisipasi, lanjut dia, saat pengiriman logistik Pileg maupun Pilpres, yang perlu memperhatikan hal teknis maupun non teknis. Untuk wilayah pesisir dia berharap agar pihak terkait menggunakan motoris perahu lokal.

"Untuk aparat kemanan ini teknis sekali sebenarnya, saya imbau gunakan jerigen kosong saat mengantas logistik menggunakan pesahu. Jerigen itu tujuannya untuk diikat di badan termasuk senjata, agar tidak hilang".

"Sebab sudah terjadi banyak kecelakaan saat pengantaran logistik tak gunakan motoris lokal yang lebih tahu medan. Lalu ada cukup banyak senjata yang hilang, contoh prajurit TNI dari Bonggo saat hendak ke Sarmi hilang empat pucuk karena tidak paham kondisi alam dan kondisi medan," jelas dia.

Sementara untuk wilayah pegunungan, dia berharap para pihak agar peka dengan kondisi alam saat hendak mengantar logistik. Bila cuaca tak memungkin agar tidak memaksakan kehendak.

"Pada Pemilu 2009 ada pesawat menabrak gunung gergaji di Wamena yang mengangkut sejumlah orang KPU dan logistik. Sebenarnya pesawat itu hendak dinaiki Gubernur dan Forkompinda. Namun ada semacam indra keenam dan ibu Pangdam yang meminta agar penerbangan ditunda ke penerbangan berikutnya".

"Nah hal semacam begini pun kita mesti peka supaya penyaluran logistik bisa berjalan lancar tanpa harus memakan korban jiwa," harap dia. (DiskominfoPapua)

Pemda Kabupaten dan Kota Diminta Sesuaikan RTRW Sesuai Kondisi Saat Ini

Posted: 06 Nov 2018 10:44 PM PST

Pemda Kabupaten dan Kota Diminta Sesuaikan RTRW Sesuai Kondisi Saat Ini
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten dan Kota dipastikan telah merampungkan pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayahh (RTRW) pada 2017 lalu. Kendati demikian, pemerintah daerah (pemda) 29 kabupaten dan kota, diimbau melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

"Sebab tak bisa dipungkiri ada perkembangan terbaru terkait kondisi hutan kita yang dilaporkan sudah mulai berkurang karena hal-hal lain. Tentu ini sedikit berpengaruh pada RTRW yang telah dibuat".

"Memang ini menjadi kendala kita di Papua, namun bila ada komitmen yang kuat dari para pihak saya yakin penyesuaian akan berjalan dengan baik. Dan tentu kami di provinsi akan mendorong," terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut Musa'ad, sebenarnya RTRW kabupaten dan kota baru didorong pembuatannya sejak kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bahkan di 2013 lalu, pemerintah provinsi pun belum memiliki RTRW sehingga pihaknya bekerja keras mewujudkan instruksi pimpinan.

Oleh karenanya, dia berharap penyesuaian RTRW dapat dikerjakan secepatnya guna mewujudkan tata ruang yang lestari, aman, nyaman dan produktif. Sehingga mampu menjamin kehidupan masyarakat di seluruh Provinsi Papua.

"Apalagi dalam RTRW kita ini sebanyak 84 persen kampung kita itu ada di kawasan hutan. Sehingga saya berharap kerja keras pemerintah kabupaten dan kota untuk bisa segera memastikan penyesuaian rampung secepatnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe minta agar seluruh pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota di masa mendatang, wajib mengacu pada tata ruang yang sudah dibuat.

Hal demikian bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan maupun sosial ekonomi kemasyarakatan Papua, yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, searah dan sejalan dengan pemerintah provinsi. (DiskominfoPapua)

BPKP Siap Kawal Akuntabilitas PON XX 2020 Papua

Posted: 06 Nov 2018 10:35 PM PST

BPKP Siap Kawal Akuntabilitas PON XX 2020 Papua
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) menyatakan kesiapannya membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.

"Kami siap mengawal akuntabilitas penyelenggaraan PON mulai dari perencanaan, persiapan hingga pertanggungjawaban," ungkap Kepala BPKP RI, Dr. Ardan Adiperdana, MBA usai menerima kunjungan kerja Gubernur Papua dalam rangka Road Show PON XX, Kamis (01/11) di Kantor BPKP Jakarta.

Kepala BPKP mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Papua maka BPKP diberikan tugas melaksanakan pendampingan serta mengambil  langkah-langkah  pengawasan keuangan sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  terhadap akuntabilitas  keuangan negara pada  PON XX dan PEPARNAS  XVI  Tahun 2O2O di Provinsi Papua mulai  dari persiapan, penyelenggaraan dan  pertanggungiawaban.

"Dan kami sampaikan kepada pak gubernur bahwa kami sudah melakukan tersebut dan sudah berjalan di pusat BPKP Pusat maupun di perwakilan BPKP di Papua," ujar Ardan Adiperdana.

Dia menambahkan apabila dalam persiapan pelaksanaan PON di Papua terdapat keputusan-keputusan yang perlu dikoordinasikan maka hal tersebut bisa dibawa ketingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) terkait.

"Tadi saya juga menyampaikan bahwa mana kala ada keputusan-keputusan yang diperlu dikoordinasikan maka kami sarankan supaya ini dibawa ke tingkat kantor Menteri Koordinator (Menko) supaya memperlancar pelaksanaan PON," kata Kepala BPKP.

Mengenai pengawasan pengelolaan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan venue PON di Papua, Ardan kembali menegaskan bahwa BPKP siap melakukan pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Papua tentunya dengan memperhatikan regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pasti ada pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi termasuk  sistim. Dan untuk untuk itu kita memiliki sistim pengedalian intern kemudian ada aparat pengawasan yang memastikan sistim tersebut berjalan," terangnya.

Sesuai dengan bidang tugas dalam Pengurus Besar (PB) PON, BPKP selaku Pengawas Intern menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola keuangan termasuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Termasuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan PON XX Tahun 2020 dengan membentuk tim kerja dengan akses secara penuh sehingga penyelenggaraan PON XX tahun 2020 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan dengan Kepala BPKP RI, Gubernur Papua didampingi Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Doren Wakerkwa, SH.

Asisten II Bidang Kesra, Dr. Ir. Noak Kapisa, Kepala Bapeda, Dr. M Mus'aad, Kepala Diskominfo Kansiana Salle, SH, Kepala Biro Humas dan Protokoler Israil Ilolu, SE, M.Si, Kepala Penghubung Daerah Papua di Jakarta, Alex Kapisa, ST. (DiskominfoPapua)

MRP Lahir untuk Menjembatani Kesenjangan Pemerintah dan Rakyat Papua

Posted: 06 Nov 2018 10:27 PM PST

MRP Lahir untuk Menjembatani Kesenjangan Pemerintah dan Rakyat Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) lahir untuk mengimbangi dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua dalam melakukan pembangunan dengan lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka NKRI. 

Hal ini sesuai amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2018.

Pernyataan itu, disampaikan Gubernur Enembe dalam sambutannya  yang dibacakan  Asisten III Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Elysa Auri pada acara Peringatan Hari Budaya Papua ke 13 Tahun 2018 di halaman Kantor MRP, Kotaraja, Jayapura, Rabu (31/10).

Gubernur Enembe mengatakan, sebagai sebuah lembaga negara, MRP mempunyai sejumlah tugas dan wewenang yang secara khusus bertujuan  untuk melindungi, memihak dan memberdayakan OAP sebagai bagian dari WNI.

Untuk itu, lanjutnya, MRP juga sebagai lembaga kultural  OAP dalam rangka menyuarakan dan memproteksi perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana tema Hari Budaya Papua ke 13 tahun 2018 yakni 'Bersama MRP Bangkit dan Selamatkan Hutan Tanah dan Suku Bangsa Pribumi Papua' dengan sub tema 'Melalui Hari Budaya Papua ke 13 Mari Kita Wujudkan Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Suku Bangsa Papua dan Budayanya'.

Gubernur Enembe menjelaskan, MRP sebagai lembaga kultural untuk mengawal dan menjaga semua potensi sumber daya yang ada diatas Tanah Papua, tambang, emas, hutan, kayu, burung dan manusia yang ada diatas tanah tersebut, budaya, bahasa, ritual adat dan juga potensi lainnya yang ada di Tanah Papua.

Dikatakan, pada tanggal 31 Oktober merupakan Hari Budaya Papua sebagai hari refleksi melihat kembali sejarah perjalanan pengabdian MRP kepada rakyat Papua dan momentum mengevaluasi, melihat dan mengindentifikasi sumber kepunahan potensi kebudayaan OAP.

Dengan demikian, ujarnya, perayaan Hari Budaya dan HUT ke 13 MRP sesungguhnya merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi dan intropeksi terhadap perjalanan MRP selama ini, guna menilai dan mengevaluasi sejauhmana MRP telah berjalan dan langkah-langkah perjalanan kita telah menuju kepada  arah dan sasaran yang tepat. 

"Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita capai dan karena dalam pelbagai kesempatan saya sering juga mengemukakan

kehadiran MRP dalam rangka Otsus Papua mempunyai visi dam misi yang penting bagi kepentingan OAP, sebagaimana visi Papua  Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan," terangnya.

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, MRP dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya menghadapi berbagai kendala, antara lain, keterbatasan kewenangan yang diperintahkan oleh regulasi kepada MRP.

Pada waktu yang sama, MRP harus menampung berbagai aspirasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh OAP.

Timotius Murib menjelaskan, antara keterbatasan kewenangan dan akumulasi masalah yang merupakan kondisi yang sangat kontroversial, dikotonomis dan ambigu.

"Sekalipun orang pandai, ia tak dapat memecahkan kondisi yang sedemikian ini, kecuali OAP, bangun kembali dan membangkitkan spiritnya untuk memperjuangkan terbukanya pintu solusi pemecahan masalah demi masalah yang ada dihadapan kita saat ini," imbuhnya. (DiskominfoPapua)
Share 2 WA Share 2 G+